Page 307 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

"Sekarang upah minimum lagi dikritik yang kena itu menteri (asal) PKB kan, tenaga kerja," kata
Jusuf Kalla dalam Halaqoh Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), Kamis (2/12).
JK mengatakan kebijakan ini juga menjadi sentilan bagi partai politik Ida berasal yakni Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, Ida sebagai kader PKB seharusnya dapat mendukung
kabinet sekaligus bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

"Bagaimana memberikan potensi-potensi nasional atau pribumi untuk maju lagi. Bagaimana
menteri-menteri di PKB yang ada di kabinet mendukung itu," ujarnya.

Menurut JK, upah minimum saat ini berada di bawah inflasi. Hal itu berpotensi membuat daya
beli masyarakat turun.

Lebih lanjut, JK mengatakan kebijakan upah sekarang berbanding terbalik dengan sebelumnya.
Kalau dulu, ia berpendapat buruh bisa menikmati kenaikan upah cukup tinggi.
Sebagai informasi, formula perhitungan upah dalam kebijakan sebelumnya ditentukan oleh
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sementara, dalam aturan terbaru, pemerintah provinsi perlu menentukan dulu batas atas dan
batas bawah upah. Batas atas upah minimum bisa didapatkan dari formula rata-rata konsumsi
per kapita dikali rata-rata banyaknya anggota rumah tangga (ART), lalu dibagi rata-rata
banyaknya ART yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Kemudian, batas bawah bisa didapat dengan formula batas atas dikali 50 persen. Lalu, untuk
formula upah minimum tahun depan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah
pertumbuhan ekonomi atau inflasi dikali batas atas dikurangi upah minimum tahun berjalan.

Hasilnya dibagi batas atas, dikurangi batas bawah, kemudian dikali dengan upah minimum tahun
berjalan.

JK pun menyayangkan kebijakan upah minimum saat ini karena membuat kesenjangan antar
daerah.

"Nah sekarang perumusannya agak lain lagi, sehingga ada daerah yang kenaikannya hanya
Rp200, ada yang Rp1.000, ada seperti itu," ujar JK.

Tidak hanya itu, JK juga mendorong Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB tak hanya membicarakan
soal agama, melainkan juga soal urusan ekonomi rakyat.

"NU harus dapat mengubah suatu keadaan, jangan kalo zikir luar biasa, tapi kalo bicara
katakanlah UMKM itu sepi. Jadi bagaimana PKB mendorong itu atau NU mendorong itu bicara
soal UMKM," katanya.

Terlebih, NU didirikan oleh para pengusaha dan pedagang muslim seperti Serikat Dagang Islam.
Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan rata-rata kenaikan upah
buruh nasional pada 2022 sebesar 1,09 persen. Perolehan tersebut didapat dari formulasi upah
yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP
tersebut juga merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

.

306