Page 302 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 302
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.
Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar," ucapnya.
"Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim
investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur
Menaker.
Terakhir, Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
(SUSU) di perusahaan.
Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU, sedangkan Pengawas harus
siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.
"Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga
membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan SUSU," katanya.
"Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-
sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan," pungkas Ida. (Des/OL-09)
301
