Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta
para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa aturan terkait dengan upah minimum
provinsi (UMP) masih tetap berlaku. Hal ini terjadi lantaran Undang-Undang Cipta Kerja dan
aturan di bawahnya dikatakan tidak ada yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," ungkap
Menaker melaui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Kamis (2/12).

MENAKER: ATURAN TERKAIT UMP MASIH TETAP BERLAKU

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa aturan terkait dengan upah
minimum provinsi (UMP) masih tetap berlaku.

Hal ini terjadi lantaran Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan di bawahnya dikatakan tidak ada
yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," ungkap
Menaker melaui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Kamis (2/12).

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," jelas Ida.

Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan
tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021," jelasnya.

"Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja,
tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," tegas Ida.

Lebih lanjut, Ida menambahkan, terkait dengan upah minimum (UM) sendiri merupakan
instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di
bawah nilai UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi

300