Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

MENAKER TEGASKAN UPAH MINIMUM TETAP MENGACU KE ATURAN TURUNAN UU
CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan regulasi mengenai upah minimum regional
(UMR) tetap mengacu pada peraturan-peraturan baru turunan Undang-Undang atau UU Cipta
Kerja. Hal ini disampaikan Ida menyusul desakan revisi perhitungan UMR 2022 setelah
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait uji formil beleid tersebut.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang
telah disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan
sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu,
berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan
tentang pengupahan masih tetap berlaku,” ujar Ida melalui siaran pers, Kamis, 2 Desember
2021.

Ida mengatakan peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta
Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Karena itu, proses
pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, termasuk
mengenai pengupahan.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,”
katanya.

Ida menambahkan bahwa upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman bagi
pekerja/buruh pemula dengan masa kerja di bawah 12 bulan. Pekerja tidak boleh dibayar di
bawah upah minimum.

Dalam pelaksanaannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi.

Syarat lain penetapan UMK adalah nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota
yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.
Selanjutnya, dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan
Provinsi.

UMK tersebut ditentukan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi daripada UMP. Jika syarat
tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum
antarwilayah, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota tidak makin melebar. Kami
optimistis dengan mengatasi kesenjangan yang ada, daya saing akan terungkit, iklim investasi
dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan
kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ida.

30