Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

SERIKAT PEKERJA MENILAI UPAH MINIMUM YANG RENDAH TAK LANTAS BISA
TARIK INVESTOR
Upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya naik minim belum berarti akan serta merta
menarik investor. Upah yang rendah akan berimbas pada daya beli masyarakat yang menurun.

Padahal, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, investor
tentu juga akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam melakukan ekspansi bisnisnya.

"Kalau daya beli masyarakat rendah bagaimana barang dan jasa yang diproduksi akan
dikonsumsi? Tentunya daya beli yang rendah akan menyebabkan barang dan jasa yang
diproduksi akan kurang laku. Barang akan ditaruh di gudang dan jasa tidak dibeli. Kan ini artinya
masalah bagi investor," kata Timboel saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (2/12).

Timboel menyebut, kenaikan upah minimum tahun 2022 dengan formulasi di PP 36 tahun 2021
memang akan di bawah inflasi. Sehingga upah riil menurun walaupun upah nominal naik.

Namun yang perlu menjadi perhatian, apabila upah riil menurun maka daya beli masyarakat
dikhawatirkan juga akan menurun, hingga akan mendorong rata-rata konsumsi per kapita ikut
turun.

"Bila daya beli menurun maka akan berdampak pada pergerakan barang dan jasa yang
dikonsumsi menurun, sehingga akan menyebabkan investasi melemah. Investor masuk ke
Indonesia karena Indonesia dilihat memiliki pasar yang besar karena jumlah penduduk yang
besar," imbuhnya.

Pasalnya, jumlah penduduk yang besar jika tidak dibarengi daya beli yang baik akan
menyebabkan pasar tidak berkualitas, dan akan menyurutkan investasi.

Timboel menambahkan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia 56% disumbang konsumsi
masyarakat. Jika konsumsi masyarakat menurun maka pertumbuhan ekonomi menurun. Hingga
akhirnya menyebabkan pengangguran terbuka meningkat dan kemiskinan meningkat.

Kata dia, Menteri Ketenagakerjaan selalu bilang rumus kenaikan upah minimum menggunakan
rumus PP 36/2021 akan menurunkan kesenjangan antara daerah yang upah minimumnya kecil
dan daerah yang upah minimumnya tinggi.

"Pernyataan ini salah besar karena daerah yang upah minimumnya rendah pun mengalami
kenaikan upah minimum yang juga rendah baik persentase maupun nominalnya sehingga justru
rumus PP 36 akan menciptakan kesenjangan lebih besar lagi," ujarnya.

Ia memberi contoh kenaikan UMP di Jawa Tengah lebih kecil dari kenaikan UMP di daerah dengan
UMP yang lebih besar. Alhasil kenaikan upah minimum yang kecil di daerah dengan upah
minimum rendah seperti Jawa Tengah akan menyebabkan konsumsi masyarakat semakin
tertekan dan akibatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut menurun.

"Ada 4 propinsi dan beberapa kota kabupaten yang tidak naik seperti Karawang, Kabupaten
Bekasi dan lainnya, akan menyebabkan daya beli semakin tertekan. Apalagi untuk sektor mikro
dan kecil yang UM-nya ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, akan menyebabkan konsumsi
masyarakat tertekan," jelasnya.

34