Page 382 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

tentang pengupahan yang dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan tingkat inflasi, khususnya
Jakarta.
"Kalau ingin dinaikan selain mendapat persetujuan dewan pengupahan, pihak pemerintah,
pengusaha dan buruh tapi juga formulanya harus diperbaiki," ucap Riza di Balai Kota, Kamis
(2/12).

Permohonan agar revisi formula telah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Kendati sampai hari ini belum ada balasan tertulis.

Selama upaya Pemprov memohon perbaikan formula pengupahan, Riza juga meminta kepada
buruh agar dapat bersikap bijak dan memahami kondisi saat ini.

"Mohon juga buruh memahami dan bersabar karena kami Pemprov itu terbentur dengan aturan
regulasi yang ada yang harus kami patuhi dan taat administrasinya," jelasnya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkirim surat kepada Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Isi surat, meminta agar formula pengupahan minimum provinsi
direvisi.

Melalui surat nomor 533/-085.15, Anies menyuarakan bahwa upah minimum provinsi untuk
tahun 2022 sangat kecil jika dihadapkan dengan tingkat inflasi ibu kota. Kondisi tersebut tidak
adil menurut Anies.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup bekerja /buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," demikian isi surat Anies dikutip pada Rabu (1/12).

Dalam surat tersebut, Anies merinci persentase kenaikan upah selama enam tahun terakhir yaitu
2016 sebesar 8,6 persen, 2017 sebesar 14,8 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8,0
persen, 2020 sebesar 8,5 persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen.

Jika dalih pemerintah perusahaan terdampak pandemi Covid-19, Anies menyanggah dalih
tersebut dengan mengatakan tidak semua kegiatan usaha mengalami dampak negatif akibat
pandemi Covid-19.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada triwulan 3 tahun 202, sektor
transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan sosial,
mengalami kenaikan signifikan saat pandemi. Dengan demikian, Anies berkesimpulan tidak
semua sektor usaha mengalami dampak negatif.

"Terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor-sektor lapangan usaha pada
masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan," ucapnya.

Anies pun meminta formulasi pengupahan yang termaktub dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dapat direvisi.
2 dari 2 halaman Sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, formulasi
pengupahan yaitu pemerintah provinsi terlebih dahulu menentukan batas atas dan batas bawah
upah.

Batas atas upah minimum didapat dari rata-rata konsumsi per kapita, dikali rata-rata banyaknya
ART, selanjutnya dibagi rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga. Sementara
untuk menentukan batas bawah, yaitu hasil dari batas atas dikali 50 persen.

Pertama, menentukan batas atas upah minimum.

381