Page 399 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 399
tanggal 9 November 2021, tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan
dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Dalam keterangan persnya, Ganjar menekankan upah minimum adalah batas terendah upah
bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun. Sebaliknya, bagi pekerja di atas satu tahun
melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi
sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari
satu tahun, minimal penambahan upahnya Rp63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar
Rp40.946,29.
“Ketetapan tentang kewajiban perusahaan, membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK, agar menjadi perhatian semuanya,” katanya, Rabu (1/12/2021). Ganjar menegaskan untuk
perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19, tentu kenaikannnya di atas
angka tersebut.
“Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah
lebih dari 10 persen bahkan 15 persen,” katanya.
Untuk memberikan kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu
tahun, Pemprov Jateng hari ini juga mengeluarkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang
Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022, yang ditujukan kepada bupati/ wali kota
dan pimpinan perusahaan se-Jawa Tengah.
Surat edaran itu dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/ buruh dengan masa
kerja satu tahun atau lebih. Dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/ wali kota
memastikan perusahaan menyusun SUSU, dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan
pendampingan dan pemantauan.
Sebaliknya, kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, paling lambat 31 Desember 2021 dalam bentuk surat
pernyataan.
“Pekerja yang baru masuk bekerja, tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan
bagi pekerja, sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahaannya,”
tegas Ganjar.
Berikut Daftar UMK 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jateng Tahun 2022:
Kabupaten Cilacap Rp2.230.731,50
Kabupaten Banyumas Rp1.983.261,84
Kabupaten Purbalingga Rp1.996.814,94
Kabupaten Banjarnegara Rp1.819.835,17
Kabupaten Kebumen Rp1.906.781,84
Kabupaten Purworejo Rp1.911.850,80
Kabupaten Wonosobo Rp1.931.285,33
398
