Page 529 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul Besaran UMK Disetujui
Nama Media Suara NTB
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg5
Jurnalis ils
Tanggal 2021-12-02 09:12:00
Ukuran 59x96mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 5.310.000

News Value Rp 15.930.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Taliwang (Suara NTB)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat,
mengalu besaran nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 yang diusulkan ke Bupati
telah disetujui. Selanjutnya hasil persetujuan tersebut akan diusulkan ke Provinsi untuk
ditetapkan dan dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.

BESARAN UMK DISETUJUI
Taliwang (Suara NTB)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat,
mengalu besaran nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 yang diusulkan ke Bupati
telah disetujui. Selanjutnya hasil persetujuan tersebut akan diusulkan ke Provinsi untuk
ditetapkan dan dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.

"Usulan besaran UMK yang kita usulkan sudah disetujui pak Bupati dan kita lanjutkan ke Provinsi
untuk ditetapkan serta dilaksanakan," ungkap Kepala Dinas Nakertrans kepada Suara NTB
melalui Kabid hubungan industrial dan pengawasan Tohiruddin SH, Rabu (1/12). Dimana besaran
UMK yang disetujui di angka Rp2,3 juta atau naik 1,89 persen dari tahun lalu.

Kenaikan UMK dilakukan karena kondisi perekonomian KSB sudah mulai membaik. Selain itu,
pandemi Covid-19 juga sudah mulai melandai sehingga beberapa sektor usaha mulai
dilonggarkan. Kendati demikian, pihaknya tetap akan kembali turun ke lapangan untuk
melakukan survey lanjutan sebelum pelaksanaan UMK terbaru. Jangan sampai dengan adanya
kenaikan justru akan menambah masalah baru yakni adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami tetap akan memantau kondisi di lapangan nantinya sebelum diterapkan secara maksimal,"
timpalnya. Karena adanya kenaikan, 'maka pengawasan maksimal terhadap penerapannya tetap
dilakukan. Bahkan Pemerintah sudah membentuk Komisi Pengawas Ketenagakerjaan (KPK).

'Komisiini yangakan melakukan pemantauan secara khusus terhadap penerapan. Jika ditemukan
perusahaan yang bandel, maka pihaknya akan memberikkan sanksi tegas, Karena pengawasan
penerapan UMK maksi'mal dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat apalagi di tengah
kondisi yang sulit. "Kita akan libatkan KPK untuk mengawasi di lapangan sehingga tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan," tukasnya. (ils)

528