Page 528 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 528
MEMBERATKAN PENGUSAHA, APINDO JATIM AKAN GUGAT UMK 2022
Wakil Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Jatim Johnson M Simanjuntak
menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) Jatim 2022. Khususnya, kenaikan UMK di wilayah ring 1 yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo,
Pasuruan dan Mojokerto.
"Kemungkinan besar langkah hukum akan ditempuh," ujarnya, Rabu (1/12/2021).
Kemungkinan jalur hukum yang ditempuh Apindo Jatim ini karena keberatan dengan keputusan
Gubernur Khofifah yang menetapkan UMK 2022 tidak sesuai Peraturan Pemerintah 36 tentang
pengupahan. Sebab dengan penetapan tersebut dapat berdampak pada disparitas upah di Jawa
Timur.
"Meskipun ada rasa ketidakadilan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Hal ini juga
menimbulkan disparitas atau jarak perbedaan upah yang semakin jauh," ujar Johnson yang juga
menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim.
Johnson juga menerangkan, tak semua perusahaan di ring 1 yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo,
Pasuruan dan Mojokerto mampu membayar kenaikan upah Rp. 75.000 sesuai UMK 2022 yang
telah ditetapkan Gubernur Jatim melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Timur Nomor
188/803/KPTS/013/2021.
"Belum tentu mampu. 10 tahun lalu kami sudah sampaikan ini kepada Gubernur Pak Karwo,
ketika kenaikan menjadi tiga tahun berturut-turut 110 persen suatu saat akan menjadi masalah.
Dan betul ketika ada satu pola penghitungan upah yang baru ternyata upah di wilayah ring 1
Jawa Timur itu semua sudah di atas batas atas," terangnya.
Divisi Advokasi Apindo Jatim Hari Purnama mengatakan bahwa pihaknya segera mungkin
melakukan persiapan terkait langkah hukum yang akan ditempuh.
"Tentunya kami akan melakukan jalur hukum dalam hal ini. Dan kami sesegera mungkin akan
menyusun persiapan-persiapan untuk itu," ujarnya Hari Purnama.
Hari juga menegaskan, di masa pandemi yang belum berakhir jangan sampai disalahgunakan
dengan kenaikan UMK di luar ketentuan.
"Itu sangat-sangat memberatkan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur, itu hal-
hal yang sangat kami takutkan yang dirugikan pada saat ini," ucapnya.
527
