Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2019

Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), beberapa divisi HRD (human resources
departement) perusahaan swasta dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota
Makassar di Kantor Disnaker Makassar, Jalan AP Pettarani, Selasa.

Pada kesempatan tersebut, beberapa penyandang disabilitas menyampaikan
keluhannya dalam mengakses pekerjaan di dunia kerja, bukan hanya pada lingkup
swasta namun juga pada lingkup pemerintahan.

Ada tiga keluhan yang disampaikan, seperti keragaman persyaratan dunia kerja bagi
kaum disabilitas, informasi pekerjaan dan pemenuhan hak bagi kaum disabilitas
yang mengalami kecelakaan kerja.

Menggunakan bahasa isyarat, seorang tuna daksa, Yogi menyampaikan dirinya
pernah menyetor surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan retail besar yang
berada di Kawasan Industri Makassar (KIMA), namun dua tahun menunggu, ia tidak
kunjung menerima panggilan kerja.

"Saya titipkan di pos satpam setelah melihat kalau ada pembukaan lowongan kerja
dan sampai sekarang tidak ada respons," katanya melalui juru bahasa.

Bukan itu saja, beberapa di antaranya mengeluhkan batasan umur yang menjadi
persyaratan utama dalam sebuah industri atau perusahaan.

Hal ini kemudian mendapat respon luar biasa dari pihak HR Alfamart, Syahrul yang
juga hadir pada diskusi itu. Dia langsung memberi ruang kepada Yogi untuk datang
memenuhi panggilan wawancara di kantornya.

Bahkan Syahrul mengemukakan akan "melanggar" persyaratan nasional terkait usia
untuk memenuhi persyaratan UU, dengan mempekerjakan 1 persen penyandang
disabilitas di kantornya dengan alasan terbatasnya SDM untuk memenuhi kuota
tersebut.

Sementara, Kepala Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja Disnaker Makassar, Heny Rulianti Masnawi meminta agar divisi HRD bisa lebih
memerhatikan kesetaraan, tidak serta menjustifikasi tanpa terlebih dahulu melihat
kompetensi setiap orang khususnya penyandang disabilitas.

"Rekan-rekan HRD kiranya bersedia melihat kompetensi terlebih dahulu, jangan
segera menjustifikasi sehingga ada diskriminasi. Kesetaraan harus lebih
diperhatikan," katanya.

Bersamaan dengan itu, ia juga meminta agar para penyandang disabilitas
meningkatkan kompetensi, berani mengeksplore diri sendiri sebab menurutnya
perusahaan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah Editor: Andi Jauhary COPYRIGHT (c)2019 .

Page 55 of 95.