Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2019
P. 52
Dalam aksinya para buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel
(SBKS) menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT
Krakatau Steel, karena akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya.
Buruh meminta PT Krakatau Steel memikirkan kembali kebijakannya melakukan
resturkturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PT Krakatau
Steel.
"Kami khawatir terjadi PHK sepihak. Bagaimana nasib kami dan masa depan
keluarga kami. Ini yang perlu dipikirkan oleh perusahaan," kata Ipin Saripudin salah
seorang buruh yang mengikuti aksi tersebut.
Para buruh khawartir jika terjadi restukturisari yang dilakukan oleh PT Krakatau
Steel, maka dampaknya bisa terjadi PHK yang akan menimpa terhadap ribuan buruh
yang selama ini menggantungkan hidup dari perusahaan dibawah PT Krakatau
Steel. Dampak lainnya nanti pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten akan
bertambah jika terjadi PHK.
Oleh karena itu, para buruh juga selain menuntut pihak PT Krakatau Steel agar tidak
melakukan restukturisari dan PHK sepihak, juga meminta kepada pemerinitah
Provinsi Banten dan juga Pemkot Cilegon segera menyikapi persoalan tersebut dan
mencarikan jalan keluar sebelum terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh
perusahaan.
Kordinator pengunjukrasa Muhari Machdum mengatakan, aksi yang dilakukan
bertujuan untuk sama-sama para buruh berjuang agar kebijakan resturkturisasi dan
PHK sepihak tidak dilakukan oleh pihak PT Krakatau Steel. Sebab jika kebijakan
tersebut benar-benar dilaksananakan akan berdampak terhadap ribuan buruh yang
terancam di PHK.
Ia mengaku sudah bekerja sekitar 20 tahun sebagai pekerja outsourching PT
Krakatau Steel meskipun sebelumnya ia pernah juga menjadi karyawan organik di
PT Krakatau Steel. Namun dengan alasan efisiensi dan alasan lainnya, saat ini
rencananya 2600 karyawan outsourching di bagian produksi baja PT Krakatau Steel
tersebut akan dirumahkan setelah Agustus 2019.
"Intinya kami menolak dirumahkan, apalagi di PHK sepihak. Kami dari serikat tidak
pernah diajak bicara membahas persoalan ini," kata Muhari yang juga Wakil Ketua
Umum Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS).
Ia menjelaskan, sejak 1 Juni 2019 atau menjelang lebarang sudah banyak karyawan
outsourching yang dirumahkan dengan alasan tidak jelas dan kebijakan tersebut
dilakukan sepihak oleh perusahaan.
Bahkan nasib dari 2.600 karyawan outsourching PT Krakatau Steel juga sampai saat
ini belum jelas nasibnya karena menunggu keputusan setelah Agustus 2019.
Page 51 of 95.
