Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

FAKTA TERKINI KARTU PRAKERJA YANG DISETOP SEMENTARA

Konten Redaksi kumparan Kartu Prakerja tak hentinya menuai kontroversi. Terakhir,
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menghentikan penjualan paket pelatihan bundling
(gabungan beberapa produk) dalam program mereka.

Berikut kumparan rangkum mengenai fakta- fakta Kartu Prakerja yang saat ini dihentikan
sementara: Proses pelatihan di Kartu Prakerja dianggap tak efektif oleh sejumlah pihak. Salah
satunya oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, berpendapat bahwa saat ini
masyarakat lebih butuh lapangan pekerjaan ketimbang pelatihan online . Terlebih, PHK akibat
corona sangat massif.

Menurutnya, akan lebih baik pelatihan diganti dalam bentuk uang tunai. Uang itu lantas bisa
dimanfaatkan oleh para peserta untuk modal usaha atau mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sementara Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, tak mempermasalahkan Kartu Prakerja. Ia
hanya menyayangkan pelatihan yang dinilai tak efektif dalam situasi pandemi.

"Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bantuan yang sifatnya tunai untuk kebutuhan pokok,"
ujarnya, Selasa (21/4).

Kartu Prakerja mendapat banyak sentimen negatif dari masyarakat. Hasil riset Institute for
Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut terdapat 70,3 persen sentimen
negatif di media sosial terkait program ini.

Riset INDEF tersebut dilakukan pada 13 April-3 Mei melalui media sosial, dan melibatkan
130.500 topik perbincangan di laman Twitter. Hanya 29,7 persen yang sentimennya positif.

Riset tersebut juga menampilkan topik yang paling banyak diperbincangkan terkait Kartu
Prakerja. Topik-topik itu ialah Kartu Prakerja: skandal pencurian uang negara, stop pelatihan
kartu prakerja, dan polemik pelatihan kartu prakerja: tidak relevan di masa pandemi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengendus adanya permasalahan dalam program
Kartu Prakerja. KPK pun menyurati Menteri Koordinator Perekonomian meminta pendaftaran
Kartu Prakerja gelombang IV dihentikan sementara.

KPK juga meminta dilakukan evaluasi pada program sebelumnya dan dilakukan pembenahan.

Ada empat hal yang menjadi sorotan KPK terhadap Kartu Prakerja.

Pertama, proses pendaftaran. KPK menemukan penyelenggara Kartu Prakerja belum
mengoptimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi peserta.

Kedua, platform digital sebagai mitra kerja dalam program kartu Prakerja. KPK menemukan
adanya kekosongan hukum untuk pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan DIPA BA-
BUN padahal Perpres 16/2018 hanya untuk PBJ yang menggunakan DIPA K/L Ketiga, konten.
KPK menemukan banyak konten pelatihan kartu Prakerja yang tidak layak. Beberapa konten
juga tersedia secara gratis di YouTube dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli.

155