Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 157

Keempat, tataran pelaksanaan. KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi
              fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.


              KPK  dalam  kajiannya  menemukan  potensi  konflik  kepentingan  dalam  Kartu  Prakerja.  Wakil
              Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, lima dari delapan platform digital lembaga penyedia
              latihan di Kartu Prakerja memiliki konflik kepentingan.

              "Sebanyak 250 dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan
              yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucap Alex.


              Jadi,  konflik  kepentingan  terjadi  karena  beberapa  platform  terafiliasi  dengan  LPP.  Padahal,
              mekanismenya  adalah  LPP  mengajukan  program  ke  platform  untuk  kemudian  dikurasi  oleh
              platform bersama Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Namun, terdapat LPP dan platform
              yang masih memiliki afiliasi karena satu perusahaan.

              Sebanyak 250 pelatihan yang terafiliasi yaitu Ruangguru (117 pelatihan oleh Skill Academy milik
              Ruangguru), Pintaria (60 pelatihan oleh  HarukaEDU  milik Pintaria), Sekolahmu (25 pelatihan
              oleh Sekolahmu), Mau Belajar Apa (28 pelatihan oleh Mau Belajar Apa dari PT  Avodah  Royal
              Mulia), dan Pijar Mahir (11 pelatihan oleh Pijar Mahir).

              Dampak  dari  rekomendasi  KPK  tersebut,  Manajemen  Pelaksana  Kartu  Prakerja  akhirnya
              menunda pembukaan gelombang IV dan memutuskan untuk menghentikan sementara program
              Kartu Prakerja.

              Namun, hal tersebut berdampak pada peserta di gelombang sebelumnya. Mereka yang telah
              menyelesaikan pelatihan belum juga mendapatkan insentif seperti yang dijanjikan pemerintah.

              Adapun peserta Kartu Prakerja akan mendapat insentif bantuan pelatihan dengan total Rp 3,55
              juta. Terdiri dari biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta; insentif penuntasan pelatihan Rp
              600.000 per bulan selama empat bulan; serta insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar
              Rp 50.000 yang akan diberikan sebanyak tiga kali sehingga bernilai total Rp 150.000.

              Insentif itu akan ditransfer secara bertahap selama tiga hingga empat bulan melalui dompet
              digital peserta dalam program Kartu Prakerja. Bantuan tersebut hanya akan diberikan sekali
              seumur hidup untuk peserta.

              Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha
              Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, pihaknya berjanji
              akan segera mencairkan insentif bagi para peserta.

              Hingga 22 Juni, ada 477.971 peserta yang telah menuntaskan setidaknya satu pelatihan dan
              telah mendapat sertifikat. Dari jumlah itu, hanya 361.209 peserta yang telah menerima insentif.
              Sementara sisanya belum dibayarkan.

              Dia  bilang,  pencairan  tersebut  juga  tak  perlu  lagi  menunggu  verifikasi  Badan  Pengawasan
              Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga peserta yang telah menyelesaikan pelatihannya
              hingga gelombang ketiga ini dan belum mendapatkan insentif, dipastikan akan mendapatkannya
              pada pekan ini.




                                                           156
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162