Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

"Itu program (kartu prakerja) ngawur dan tidak tepat sasaran," kata Ketua Serikat Pekerja
Nasional (SPN) NTB Lalu Wira Sakti, kemarin (3/7). Hingga saat ini, pemerintah pusat dan
pemprov seperti gamang menyikapi persoalan tenaga kerja di tengah pandemi. Bantuan
sembako lebih banyak disalurkan bagi penduduk prasejahtera. Padahal kalangan pekerja paling
merasakan dampak langsung covid-19.

"Banyak yang di-PHK tanpa uang pesangon, bantuan covid-19 tidak didapatkan," ungkapnya.

Kartu prakerja yang jadi harapan tidak jelas pelaksanaan di lapangan. Anehnya, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB sendiri tidak melakukan kontrol.

"Kartu prakerja saya anggap sia-sia, apa fungsinya nggak jelas," ketusnya. Pemprov dan pemda
kabupaten/kota selama ini terkesan diam. Kemudian menyepelekan persoalan ketenagakerjaan.

"Pemerintah ini kalau tidak diminta mereka diam," ujarnya. Harusnya pemerintah daerah
memberikan informasi yang jelas tentang program bidang ketenagakerjaan selama pandemi
covid-19. Kemudian bagaimana pelaksanaan di lapangan.

"Selama ini hanya cerita tapi sembunyi-sembunyi," tuding Wira. Bila masalah ketenagakerjaan
tidak disikapi serius, buruh dan serikat pekerja akan demo besar-besaran. Wira menyerukan
semua organisasi pekerja bersatu agar persoalan ketenagakerjaan menjadi perhatian serius.

"Kawan-kawan sudah banyak yang mengajak aksi," katanya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans NTB Hj Wis-maningsih Drajadiah mengatakan, pemprov tidak
diberi tugas dan kewenangan untuk menyalurkan kartu prakerja karena menjadi urusan pusat.
"Bahkan untuk menindaklanjuti mereka yang sudah terdaftar pun kami tidak punya kewenangan
apa-apa," katanya.

Ia menyebut, jumlah pekerja di NTB yangmen-dapatkan kartu prakerja itu 7.350 orang. Tahap
pertama 2. 696 orang dan tahap kedua 4.654 orang. Mereka yang masuk daftar kartu prakerja
mendapatkan Rp 600 ribu per bulan dan pelatihan keterampilan secara online. (ili/r5)

166