Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Pada tahun 2019, Ahok juga diisukan akan menjabat sebagai menteri. Namun, Ahok
mengatakan peluangnya menjadi menteri sudah tidak ada. Hal ini karena dia pemah tersandung
kasus hukum dan dipenjara.

'Tidak mungkin jadi menteri, karenakan kasarnya saya sudah cacat di republik ini, sudah tidak
dikehendaki posisinya. Bagi orang banyak saya disebut penista agama," kata Ahok dalam acara
Roosseno Award IX-2019 di Roosseno Plaza, Jakarta Selatan.

Kini, isu liar reshuffle kabinet bergulir sejak rilis video arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
dalam Sidang Kabinet Paripurna, 18 Juni 2020. Dalam video itu Jokowi jelas melontarkan
ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga.

Isu menjadi semakin liar, bahkan sampai beredar daftar nama-nama menteri baru. Dari daftar
tersebut beberapa menteri di bidang ekonomi ikut terkena perombakan.

Berdasar daftar nama yang beredar, kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih diisi
Airlangga Hartarto, lalu kursi Menteri Keuangan tetap Sri Mulyani Indrawati.

Sementara Erick Thohir digeser ke Kementerian Perdagangan. Posisi Menteri BUMN diisi Ahok.
Menteri Pertanian diisi Rachmat Gobel dan Syahrul Yasin limpo tak ada dalam daftar tersebut.
Hal yang menarik lainnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AH Y) diisukan menduduki kursi Menteri
Koperasi danUKM.

Sementara sisanya masih sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan
dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPNyKepala
Bappenas Suharso Monoarfa. Dukung Reshuflle

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung reshuffle kabinet,
terutama posisi menteri yang mengurusi ketenagakerjaan. Selain program mengurangi
pengangguran tidak jelas, sosok menteri yang menangani ketenagakerjaan juga dinilai masih
belum pas.

"Soal reshuffle kabinet, baguslah kalau mau ditempuh. Banyak yang mesti dibenahi dari sisi
ketenagakerjaan," kata Ketua KSPI Kota Semarang Zaenuddin di Semarang, kemarin.

Kartu prakerja sedianya untuk lulusan sekolah, tiba-tiba dialihkan ke terdampak Covid-19
sehingga malah jadi tidak karuan. Program Kementerian Ketenagakerjaan dirasa belum ada
yang mengena, terkecuali bantuan sembako, meski itu juga hanya bisa dimanfaatkan untuk
beberapa hari.

Menurut dia, buruh juga menolak produk RUU Cipta Kerja usulan pemerintah yang diberi nama
Omnibus Law. RUU digadang-gadang menarik investor untuk membuka lapangan kerja baru
dan menyerap jumlah pengangguran, serta menekan angka kemiskinan. Namun, pasal-pasal
didalamny a justru berisi hal potensial merugikan dan mengabaikan pemenuhan hak buruh,
petani, nelayan, dan kelompok masyarakat sipil lain. (J17,dtc-41)

168