Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 37
Judul Pekerja PHK Tak Bisa Cairkan JHT
Nama Media Kontan
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Fahriyadi
Tanggal 2021-09-30 04:55:00
Ukuran 115x125mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.662.500
News Value Rp 43.987.500
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pada hakikatnya, JHT adalah
tabungan masa tua, jadi pemerintah akan kembalikan sesuai fungsi
Ringkasan
KEBIJAKAN Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan mulai berjalan tahun depan. Sebelum
berjalan, pemerintah akan mengubah sejumlah regulasi terkait dengan pelaksanaan JKP ini.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya akan
merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
PEKERJA PHK TAK BISA CAIRKAN JHT
KEBIJAKAN Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan mulai berjalan tahun depan. Sebelum
berjalan, pemerintah akan mengubah sejumlah regulasi terkait dengan pelaksanaan JKP ini.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya akan
merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
Dalam revisi aturan ini, reneananya pemerintah akan menutup pencairan JHT bagi pekerja yang
terkena PHK dan dialihkan ke JKP. "Pada hakikatnya, JHT adalah tabungan masa tua, jadi
pemerintah akan kembalikan sesuai fungsi," katanya, Selasa (28/9).
Fahriyadi, Vendy Y. Susanto
Suara pembaca
36
