Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 AGUSTUS 2019
P. 39
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kabupaten Serang, dan Sekretaris Utama
BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak, juga Kepala Disnakertrans, R Irawan,
perwakilan Dinas Sosial, serat Camat dan Kepala Desa beberapa waktu lalu
mengatakan, Pemkab Serang selama ini belum mendapat laporan terkait adanya
kasus penganiayaan terhadap TKI asal Kabupaten Serang tersebut.
"Selama ini pemkab tidak tahu dengan masalah yang ada menyangkut TKI. Dengan
pertemuan ini tadi pemkab sedikit tahu tentang TKI dan peraturan yang akan
dibuat," ujarnya. Menanggapi hal itu Entus mengatakan, dari rapat tersebut,
pemkab memiliki beberapa agenda yang harus ditingkatkan. Pertama untuk jangka
pendek dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga yang bekerja di luar
negeri harus dicegah sedapat mungkin. "Agar tidak ada yang ilegal, jadi harus yang
legal," ujarnya.
Selain itu ia menjelaskan, jika ada kegiatan atau pengiriman pekerja migran yang
ilegal, Pemkab akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada calo yang
memberangkatkan tersebut. "Karena itu sesungguhnya sangat tidak manusiawi,
berpikir hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhitungkan nasib
warga yang diberangkatkan," katanya.
Entus menambahkan, selain berangkat melalui jalur legal, dirinya juga ingin
lapangan kerja yang diberikan jelas. "Ke depan justru kita ingin sektor yang midle
sama barangkali profesional tidak hanya pada tataran yang rendah sebagai
pembantu rumah tangga, yang sesungguhnya peluang untuk sektor lain itu sangat
terbuka, tinggal pemda ke depan dengan instansi terkait harus mempersiapkan
sumber daya manusia secara baik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar
negeri seperti perawat, engineer, manufaktur, kemudian juga paling tidak cleaning
servis. Sedangkan untuk pembantu rumah tangga kalau bisa tidak mengirim lagi,
karena banyak mudharat yang terjadi di tataran keluarga," tuturnya.
Langkah selanjutnya kata dia, pemkab harus memikirkan jangka panjang
penanganan, yakni dengan membuat perda perlindungan bagi pekerja migran
Indonesia khususnya di Kabupaten Serang. Pemkab juga sudah menyampaikan
kepada Kadisnaker agar segera menyusun naskah akademiknya.
"Mudah-mudahan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU 18 Tahun
2017 ini bisa terbit tahun ini, dan 2020 kita sudah punya perda. Jadi kita agendakan
di 2020 membuat perda perlindungan pekerja migran. Selama ini belum ada karena
memang untuk perda harus ada PP-nya, dan tadi diinformasikan Oktober maksimal
PP sudah terbit," katanya.
Page 38 of 87.
