Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020

Title AIRLANGGA: OMNIBUS LAW SEGERA DIPROSES DPR
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 03 Februari 2020
Page/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read269854/airlangga-omnibus-law-segera -diproses-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa
pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja dan segera diproses di DPR RI.

"Kalau yang untuk (Omnibus Law) Cipta Lapangan Kerja sudah kita selesaikan
semua. Jadi, akan berproses di DPR RI," ujar Airlangga Hartarto dalam acara
Seminar Nasional "Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian"
di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Dia menjelaskan, di draf RUU Omnibus Law terdapat tiga tujuan utama pemerintah.
Pertama, menghapuskan aturan yang menjadi hambatan dalam berinvestasi, kedua
debirokratisasi, dan terakhir transformasi ekonomi.

"Nah itu seluruhnya dimasukkan yang akan didorong dalam omnibus law nanti,"
ungkapnya.

Lebih jauh, katanya, dalam program pembangunan SDM, Presiden akan
mendorongnya melalui kartu pra kerja dan ini diharapkan digunakan agar
masyarakat yang tidak bekerja pada akhirnya mampu untuk masuk bekerja. Yang
mendapatkan program tersebut, mereka akan mengikuti placement maupun
training.

Dia menambahkan, Presiden menargetkan akan dilakukan pada saat beroperasi
penuh untuk 2 juta tenaga kerja. Adapun jumlah tenga kerja yang belum masuk
ekosistem kerja formal sebanyak 7 juta tenaga kerja.

"Nah, itu yang dalam UU omnibus law akan didorong mereka yang berada di luar
dalam job market masuk ke dalam job market," tukasnya.

Asal tahu saja, Omnibus law direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79
undang-undang. Omnibus Law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan
lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti
tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.

Ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Page 20 of 85.