Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020
P. 22
Title MENKO PEREKONOMIAN: OMNIBUS LAW RAMPUNG DAN AKAN DIPROSES DI DPR
Media Name jatim.antaranews.com
Pub. Date 03 Februari 2020
https://jatim.antaranews.com/berita/348859/menko-perekonomian-omnibus- law-
Page/URL
rampung-dan-akan-diproses-di-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengungkapkan pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan akan diproses di DPR RI.
"Kalau yang untuk (Omnibus Law) Cipta Lapangan Kerja sudah kita selesaikan
semua, jadi akan berproses di DPR RI," ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Terkait apakah Omnibus Law tersebut akan disahkan oleh DPR RI pada Senin (3/2),
Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut.
"Ya, nanti kita lihat," katanya di sela-sela Seminar Nasional "Membangun Optimisme
dan Peluang di Tengah Ketidakpastian" yang digelar di Wisma Antara.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera
menandatangani surat presiden terkait dengan draf RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja. Menurutnya, draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih perlu
penyempurnaan, sehingga surat presiden terkait hal tersebut belum ditandatangani.
Sementara itu, ia mengaku baru menandatangani satu surat presiden terkait dengan
Omnibus Perpajakan. Namun ketika draf Omnibus Cipta Lapangan Kerja sempurna,
dia mengaku tak akan menunda-nunda penandatanganannya. Seperti diketahui,
pemerintah terus berupaya menuntaskan naskah RUU Cipta Lapangan Kerja dalam
waktu dekat. Omnibus law tersebut direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79
undang-undang.
Omnibus Law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah
menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi
buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri. (*).
Page 21 of 85.
