Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020
P. 27
Title MENKO AIRLANGGA: RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA SEGERA DIPROSES DPR
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 03 Februari 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/598473/menko-airlangga-ruu-omnibus- law-cipta-
Page/URL
lapangan-kerja-segera-diproses-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja dan segera diproses di DPR.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, di draf
RUU Omnibus Law terdapat tiga tujuan utama pemerintah. Pertama, menghapuskan
aturan yang menjadi hambatan dalam berinvestasi. Kedua, debirokratisasi. Ketiga,
transformasi ekonomi.
"Nah itu seluruhnya dimasukkan yang akan didorong dalam omnibus law nanti,"
ucapnya dalam seminar nasional Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah
Ketidakpastian, di Jakarta, Senin (3/2/2020).
Airlangga menuturkan, dalam program pembangunan sumber daya manusia (SDM),
Presiden Jokowi akan mendorongnya melalui kartu prakerja yang diharapkan dapat
digunakan agar masyarakat yang tidak bekerja pada akhirnya mampu untuk masuk
bekerja. Di mana, yang mendapatkan program tersebut, mereka akan mengikuti
pelatihan dan penempatan.
"Nah, itu yang dalam UU Omnibus Law akan didorong mereka yang berada di luar
job market masuk ke dalam job market," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan kartu prakerja pada saat beroperasi
penuh dapat menyerap 2 juta tenaga kerja ke dalam bursa kerja. Adapun jumlah
tenaga kerja yang belum masuk ekosistem kerja formal sebanyak 7 juta tenaga
kerja.
Untuk informasi, Omnibus Law direncanakan akan merevisi 1.244 pasal dari 79
undang-undang. Omnibus Law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan
lembaga, sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti
tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain. Lalu, ada 11 klaster yang akan
diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan
perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi
pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek
pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
Page 26 of 85.
