Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020
P. 28
Title AIRLANGGA: OMNIBUS LAW TETAP DIBAHAS DI DPR
Media Name republika.co.id
Pub. Date 03 Februari 2020
https://nasional.republika.co.id/berita/q54a7l428/airlangga-omnibus-la w-tetap-dibahas-
Page/URL
di-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pertanyaan
perihal adanya kecurigaan serikat pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
sebagai jalan pintas dengan melegalkan setiap aturan-aturan. Menurut dia, proses
pembentukan undang-undang pasti melewati pembahasan di DPR RI.
"Pertama, pembahasan undang-undang itu dengan DPR, itu beda kalau kita tetap
dalam bentuk perpres (peraturan presiden), ini kan dalam bentuk perundang-
undangan, jadi ada ruang pembahasan di parlemen," ujar Airlangga dalam seminar
nasional di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (3/2).
Ia mengklaim, pemerintah telah melakukan sinkronisasi dengan 31 kementerian dan
lembaga serta kalangan akademik dalam penyusunan kajian akademis. Beberapa
kementerian, kata dia, sudah melakukan pembahasan dengan berbagai kalangan
termasuk kalangan pekerja.
Namun, pembahasan dan pembicaraan bersama para pekerja tentu berlangsung
dalam level tertentu. Sebab, kementerian dan lembaga itu masing-masing
membidangi sektor yang berbeda.
"Karena ini kan seluruhnya usulan dari 31 kementerian dan lembaga sesuai dengan
arahan Bapak Presiden kita melakukan transformasi ekonomi, transformasi ekonomi
itu termasuk di dalamnya kultur daripada perizinan dan juga proses pemberian izin
baik dari pusat maupun daerah baik dari kementerian maupun melewati sistem-
sistem yang ada," jelas Airlangga.
Sebelumnya, serikat pekerja belum dilibatkan dalam proses penyusunan konsep
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dilakukan
oleh pihak pemerintah. Para serikat pekerja dijanjikan untuk dilibatkan, tetapi tindak
lanjut janji tersebut belum terjadi.
"Belum (ada pelibatan pekerja) sampai hari ini," kata Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi dalam diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta
Pusat, Sabtu (1/2).
Ristadi menyebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sempat
mengundang para serikat pekerja di Kementerian Ketenagakerjaan ihwal penyusun
Page 27 of 85.
