Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 FEBRUARI 2020
P. 79
Title AIRLANGGA SEBUT RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA RAMPUNG
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 03 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203124437-532-471103/airlang ga-sebut-
Page/URL
ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-rampung
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengungkapkan pemerintah sudah merampungkan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan akan diproses di DPR RI.
"Kalau yang untuk (Omnibus Law) Cipta Lapangan Kerja sudah kami selesaikan
semua, jadi akan berproses di DPR RI," ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin,
(3/2) dikutip dari Antara.
Terkait apakah Omnibus Law tersebut akan disahkan oleh DPR RI, Airlangga tidak
menjelaskan lebih lanjut.
"Ya, nanti kami lihat," katanya.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera
menandatangani surat presiden terkait dengan draf RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja.
Menurutnya, draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih perlu penyempurnaan,
sehingga surat presiden terkait hal tersebut belum ditandatangani.
Sementara itu, ia mengaku baru menandatangani satu surat presiden terkait
dengan Omnibus Perpajakan. Namun, ketika draf Omnibus Cipta Lapangan Kerja
sempurna, dia mengaku tak akan menunda-nunda penandatanganannya.
Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya menuntaskan naskah RUU Cipta
Lapangan Kerja dalam waktu dekat. Omnibus law tersebut direncanakan akan
merevisi 1.244 pasal dari 79 undang-undang.
Omnibus Law tersebut sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga, sudah
menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi
buruh dan 28 serikat buruh lain.
Ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.
(age).
Page 78 of 85.
