Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2020
P. 40
Kemenlu bahwa MoU ini sangat urgen karena menyangkut upaya perlindungan bagi PMI di
Malaysia.
Christina menegaskan, pembaharuan MoU Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik yang
habis masa berlakunya (expired) sejak 2016, menjadi kebutuhan nyata pekerja migran domestik
Indonesia di Malaysia.
"Makanya saya ingatkan kembali agar segera menindaklanjuti pembaharuan MoU tersebut,"
kata Christina di Jakarta, Selasa (7/7).
Christina menambahkan, meskipun negosiator utama MoU itu adalah Kementerian Tenaga Kerja
tetapi mengingat natur bilateral kesepakatan dan diplomasi perlindungan WNI sebagai salah
satu prioritas politik luar negeri Indonesia, maka Kemenlu memiliki kepentingan langsung atas
MoU ini.
Wasekjen DPP Partai Golkar tersebut mengungkapkan, konsekuensi ketiadaan MoU, akan
membuat posisi tawar pekerja migran domestik Indonesia menjadi sangat lemah.
"Misalnya tidak adanya jaminan menyangkut gaji, jam kerja, asuransi kesehatan dan framework
perlindungan sebagai payung hukum tentu sangat merugikan kepentingan Indonesia," kata
Christina.
Ia menambahkan jika merujuk pada penjelasan Kemenlu bahwa draft MoU sudah dikirim oleh
Pemerintah Malaysia dan status terakhir menunggu counter draft dari Indonesia, maka artinya
bola sekarang ada pada pemerintah Indonesia.
"Kami mendorong Pemerintah agar mempercepat proses negosiasi sehingga ada kejelasan
aturan bagi perlindungan pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia," pungkasnya. (OL-7).
39
