Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penempatan PMI ini nantinya akan
dilakukan dengan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), dimana penggunanya
bukan perseorangan, tapi lembaga berbadan hukum. "Jadi karena berbadan hukum maka
perlindungan kepada PMI kita bisa lebih maksimal," terang Ida Fauziyah.

Dia mengatakan, sebelumnya proses pengiriman masih belum berbadan hukum, tapi end user-
nya adalah perseorangan. Saat ini, Kemenaker sedang menyusun protokol untuk penempatan
kembali PMI. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 dan juga perwakilan Indonesia di negara tujuan terkait kesiapan negara penempatan.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan, permintaan PMI di luar negeri masih cukup tinggi.
Bahkan, pemerintah telah menunda pengiriman hampir 34.000 calon PMI, karena semua
negara penempatan mengalami pandemi Covid-19. "Jadi, kita tunda sementara dalam rangka
memberikan perlindungan. Pasti akan kita cabut. Kita lagi evaluasi, terus koordinasi dengan
negara-negara penempatan dengan perwakilan kita, dengan Gugus Tugas. Kondisi di dalam
negerinya aman, negara penempatan aman," paparnya.

Mantan anggota DPR itu mengatakan, saat ini ada dua negara yang sudah, yakni Hong Kong
dan Taiwan. "Dua negara ini sudah dalam proses untuk penempatan kembali. Masih dilakukan
kajian terius. Prinsipnya kondisi aman di dalam negeri karena di Indonesia sendiri kan ada
wilayah yang masih zona merah," urainya.

Di sisi lain, keamanan di negara penempatan juga harus ada kesiapan. "Nanti kita akan buka
secara bertahap. Jadi tidak semua negara. Kalau negaranya sudah siap, dalam negerinya sudah
siap, kita akan buka. Prinsipnya kita tidak akan mempersulit karena prinsipnya adalah justru
perlindungan," tandasnya.

( Reporter : Khafidul Ulum .

35