Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 JULI 2020

Sidang PHI ini akan dilakukan dalam waktu dekat di Bandung. Perselisihan ini terjadi di pabrik
Aice di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Simon Audry Siagian, Legal Corporate AFI, menjelaskan
alasan pendaftaran ke PHI tersebut dilakukan, karena salah satu serikat pekerja di AFI itu terus
mempersoalkan putusan PHK perusahaan pada Februari lalu.

"PHK terhadap 469 pekerja di PT AFI baru-baru ini bukanlah PHK sepihak seperti yang
disuarakan serikat pekerja tersebut," ujar Simon dalam acara focus group discussion di
kantornya, kemarin (4/7).
Simon memaparkan PHK atas 469 pekerja itu bukanlah PHK sepihak, karena mereka melakukan
mogok kerja tidak sah seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 232
Tahun 2003 akibat tidak memberitahukan rencana mogok kerja 7 hari sebelum mogok
dilakukan.
Mogok kerja tersebut juga bukanlah mogok kerja yang pertama, karena manajemen AFI
mencatat melakukan mogok kerja selama tiga hari berturut-turut pada 20, 21 dan 23 Desember
2019.

SK Menaker No 232 Tahun 2002 di pasal 6 menyebutkan, mogok kerja yang dilakukan secara
tidak sah seperti dimaksud dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir kerja.

Dengan mengacu pada aturan tersebut, lanjut dia, pihaknya melakukan pemanggilan semua
karyawan yang terlibat mogok kerja sebanyak 2 kali melalui surat ke alamat domisili para
pekerja dengan tenggat 7 hari. Namun, pemanggilan untuk bekerja kembali tersebut diabaikan
oleh mereka.

Atas dasar itu, perusahaan mengeluarkan kebijakan PHK karena dua kali upaya pemanggilan
untuk bekerja kembali tersebut diabaikan. Sehingga perusahaan menyatakan mereka
mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 6 SK Menaker No 232 Tahun 2003.

1 dari 1 halaman Mogok Kerja karena Tuntutan Upah (c)2020 Merdeka.com Simon
menjelaskan aksi mogok pertama dilakukan para pekerja pada 20, 21, dan 23 Desember tahun
lalu. Aksi mogok ini disebabkan tuntutan kenaikan gaji yang tinggi. Mereka menuntut kenaikan
upah pokok dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 11 juta.

Tuntutan kenaikan gaji yang tinggi ini mendorong manajemen melakukan bipartit sebanyak lima
kali sejak Oktober tahun lalu. Hal ini sesuai dengan risalah bipartit yang dimiliki manajemen AFI.
Tak tuntas, upaya mediasi dilakukan lagi, kali ini secara tripartit oleh Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bekasi.

Kemudian pada 7 Januari 2020, mediator tripartit tersebut menerbitkan rekomendasi/anjuran
penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

"Manajemen Alpen Food Industry telah menerima untuk melaksanakan isi rekomendasi
tersebut. Namun, pihak serikat kerja yang menaungi karyawan yang mogok menolak dan
mengajukan gugatan melalui penyelesaian hubungan industrial (PHI)," ujarnya.

Menurutnya, para pekerja yang mogok pada 20, 21, dan 23 Desember tahun lalu itu sempat
menyatakan bersedia kembali bekerja mulai 26 Desember. Namun, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial ini semakin panas, karena pada 21 Februari tahun ini para pekerja yang
tergabung dalam serikat kerja tersebut kembali mogok.

Kemudian pihak perusahaan menegaskan lagi bahwa aksi mogok Februari tersebut juga tidak
sah, karena tidak memberitahukan ke manajemen sebelumnya.

6