Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020
P. 116

PEMERINTAH KLAIM TERBITNYA PP TAPERA MELALUI PROSES YANG PANJANG

              JAKARTA,  - Pemerintah mengklaim terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020
              tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (  Tapera  ) pada 20 Mei lalu, telah
              melalui proses panjang.

              Kasubdit  Fasilitas  Kesejahteraan  Pekerja  Kementerian  Ketenagakerjaan  Bondet  Yudaswarin
              menyatakan,  tidaklah  benar  PP  tersebut  disahkan  dengan  proses  yang  singkat.  Terlebih
              terbitnya PP ini dalam masa pandemi virus corona (Covid-19).

              "Bukan  kemudian  tidak  tanggapnya  pemerintah  di  masa  covid  ini  kemudian  keluarnya  PP
              Tapera, tidak seperti itu. Pembahasan PP ini sudah melalui proses yang panjang. Sebagaimana
              amanat UU Tapera itu sudah seharusnya 2 tahun sejak UU ini ditetapkan 2018," jelasnya melalui
              diskusi virtual Iluni UI, Selasa (16/6/2020).

              Bondet menjelaskan, PP Tapera tersebut awalnya direncanakan 2018 pengesahannya. Namun,
              karena terkendala pembahasan secara teknis maka baru 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo
              baru meneken PP Tapera.

              "Karena  ada  berbagai  macam  hal-hal  teknis  yang  harus  diselesaikan  antara  pemerintah,
              makanya baru sekarang diterbitkan. Artinya, bukan berarti PP ini terbit saat ini juga, peserta
              kemudian diminta mengiur, tidak seperti itu juga," ujarnya.

              Pemerintah memastikan pelaksanaan program Tapera ini baru berlangsung 2021. Namun, untuk
              peserta yang jadi sasaran pertama program Tapera adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN).

              Selain itu, pemerintah memastikan iuran pensiunan para ASN yang selama ini telah disetorkan
              sebelumnya di Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum)
              akan beralih ke program BP Tapera.

              "Karena memang nanti PP Tapera itu beroperasinya di 2021. Kemudian ada hal-hal yang sangat
              substansial terkait dengan pensiunan ASN yang mesti dibayarkan iurannya yang dulu-dulu. Para
              mantan-mantan ASN dulu ini kan ikut Bapertantrum masih ada uangnya, dan ini yang harus
              dikembalikan hak-haknya," jelas Bondet lagi.

              "Sepanjang  PP  Tapera  ini  belum  ditetapkan  maka  pelaksana  PP  Tapera  tidak  bisa  juga
              mengeksekusi. Kami yang di ASN ini akan menjadi pertama kali peserta Tapera. Kemudian, uang
              kami  (ASN)  yang  sebelumnya  sudah  ada  akan  menjadi  tabungan  awal  di  BP  Tapera,"
              sambungnya..

























                                                           115
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121