Page 105 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 105
Menurut anggota DPRA asal pemilihan Nagan Raya dan Aceh Barat menyatakan, Aceh
mempunyai Undang-undang (UU) Pemerintah Aceh sehingga mempunyai kekhususan.
"Kita meminta bila mereka legal silakan saja bekerja di PLTU 3-4 Nagan Raya. Tapi kalau
bermasalah dengan izin harus dilengkapi. Namun bila juga tidak maka harus diambil sikap
tegas oleh pemerintah," katanya.
Dikatakannya, persoalan TKA Cina yang bermasalah dengan izin harus menjadi perhatian.
Artinya keberadaan mereka di negara Indonesia dan Provinsi Aceh harus mengikuti aturan
berlaku di Indonesia dan Provinsi Aceh.
Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh
menegaskan bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang dipekerjakan di proyek
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 Nagan Raya tidak melanggar izin
baik izin kerja maupun tinggal.
Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Zulkifli SH MH yang dikonfirmasi Serambinews.com,
Jumat (10/7/2020), mengatakan, bahwa izin tinggal para pekerja asing itu diperpanjang
secara otomatis selama pandemi Covid-19 apabila sudah berakhir, sebagaimana ketentuan
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020.
Penjelasan itu disampaikan menyikapi berita sebelumnya dimana Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh menyurati Kanwil Kemenkumham Aceh terkait
keberadaan 43 TKA asal Cina di PLTU 3-4 Nagan Raya yang bermasalah dengan izin kerja.
Menurut Zulkifli, semua tenaga asing tersebut memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas)
yang dikeluarkan oleh Imigrasi Meulaboh.
Terhadap izin mereka yang sudah berakhir, Zulkilfi mengatakan, sudah diperpanjang kembali
secara otomatis oleh Imigrasi setempat.
Sementara terkait dengan izin kerja mereka yang sedang dalam sorotan banyak pihak,
menurut Zulkifli, persoalan itu menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang
mengeluarkan bukan kewenangan Imigrasi.
"Masalah keberadaan WNA asal Cina di PLTU Nagan Raya yang sebagian izin tinggalnya sudah
habis, baik itu izin tinggal terbatas maupun izin tinggal kunjungan semua diperpanjang secara
otomatis (tidak dikenakan biaya beban/biaya over stay) meskipun tidak diterakan dengan cap
batasan izin tinggalnya dipaspor," katanya.
"Jadi tentang WNA Cina di PLTU sampai saat ini legal (tinggal di Nagan Raya) sampai Covid-
19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah.
Sementara wewenang Imigrasi fokus diizin tinggal, sedangkan izin kerja itu ranahnya
Kemenaker/Disnakermobduk Aceh," ungkap Kakanwil Kemenkumham Aceh.
Jika Imigrasi mengambil tindakan pendeportasian WNA tersebut, lanjut Zulkifli, justru
pihaknya yang salah karena bertentangan dengan Permenkumham Nomor 11 tahun 2020.
Apalagi saat ini pemerintah melarang masuk atau keluar warga asing ke Indonesia.
Tanggapan Disnakermobduk Aceh Keberadaan puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina
yang bekerja dalam proyek pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya menjadi sorotan banyak
pihak.
Page 104 of 345.
