Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 106
Setelah dipersoalkan para anggota DPRA yang meminta pemerintah menindak tegas mereka
hingga akhirnya diklarifikasi Kakanwil Kemenkumham Aceh bahwa para TKA itu tak langgar
izin lantaran sudah diperpanjang secara otomatis selama pandemi Covid-19.
Kini fakta baru terkuak kalau ternyata ada 29 TKA asal Cina yang memang tidak memiliki izin
kerja sejak dari awal masuk ke Aceh.
Hal ini diungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh,
Ir Iskandar Syukri MM MT yang dikonfirmasi Serambinews.com, Jumat (10/7/2020).
Menurut Kadisnakermobduk, dari 43 TKA yang bermasalah itu, ada yang sudah habis izin
kerja.
Bahkan, beber dia, sebanyak 29 orang di antaranya tidak ada izin kerja dari awal.
"Dari 43 orang tersebut, baru 10 orang yang sudah keluar izin kerja," bebernya.
Iskandar mengungkapkan, yang saat ini dipersoalkan Disnakermobduk Aceh itu adalah belum
semuanya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang bekerja di PLTU 3-4 Nagan Raya tersebut
mengantongi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
"Seharusnya semua harus ada Kitas dari Imigrasi setempat (Meulaboh) setelah keluar
notifikasi izin kerja dari Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja). Kitas itu kewenangan
Imigrasi.
Nah, kalau notifikasi izin kerja saja tidak ada, pasti Kitasnya juga tidak pernah ada," tukas
Iskandar Syukri.
Ia menyatakan, berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA dan
Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA disebutkan bahwa,
perusahaan asing harus membuat Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) yang ditujukan ke
Kemenaker RI.
Artinya, ulas Kadisnakermobduk, selama mereka masih status WNA tetap harus ada RPTKA
dari perusahaan yang menggunakan mereka.
"Jadi, PT MPG (PT Meulaboh Power Generation) selaku pelaksana proyek pembangunan PLTU
3-4 yang mempekerjakan mereka, tetap harus melalui proses RPTKA," tandas Iskandar
Syukri.
"Kitasnya juga harus dikeluarkan dari imigrasi setempat, bukan Kitas dari provinsi lain. Saya
rasa itu yang harus diluruskan. Coba saja cek Kitas mereka dari mana. Apakah dari Meulaboh,"
ucap Iskandar Syukri mempertanyakan.
Yang pasti, belum semua (tenaga kerja asing itu) mengantongi Kitas setempat," tutup
Kadisnakermobduk Aceh ini.
Page 105 of 345.
