Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

"Secara umum, Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin
rekomendasi," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding seperti dilansir
dari Antara , Minggu (12/7/2020).

Adapun perubahan-perubahan yang dimuat dalam perpres baru meliputi target penerima
prakerja , jenis pelatihan, jenis lembaga pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran,
proses seleksi hingga pelaksanaan program prakerja saat masa Covid-19.

Di samping itu, perubahan yang dimuat meliputi susunan organisasi komite, ketentuan
manajemen pelaksana, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan yang tidak perlu
menggunakan cara pengaturan barang/jasa pemerintah, serta gugatan ganti rugi yang dapat
diajukan Manajer Pelaksana kepada penerima Kartu Prakerja .

"Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Peraturan Menteri Koordinator
Perekonomian baru. KPK terlibat memberikan masukan terhadap draf Permenko tersebut dan
berharap teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuan dalam Permenko," ucapnya.

KPK sebelumnya menemukan sejumlah persoalan terkait empat aspek tata laksana program
yang perlu diperbaiki, yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi
pelatihan dan pelaksanaan program.

"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja
untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Namun, dalam situasi pandemi
Covid-19, program ini kemudian diubah menjadi semi bantuan sosial, sehingga dari sisi
regulasi perlu disesuaikan," ujarnya.

KPK pun telah memberikan tujuh rekomendasi kepada Kemenko Perekonomian untuk
memperbaiki program kerja ini beberapa waktu lalu. Pertama, penerimaan peserta dilakukan
dengan metode pasif. Dalam hal ini, peserta yang disasar tidak perlu mendaftar, melainkan
dihubungi manajemen pelaksana untuk ditawarkan mengikuti program.

Selanjutnya, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta
sudah memadai, tidak perlu menggunakan fitur lain yang justru berpotensi memboroskan
anggaran. Ketiga, Komite perlu meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata
dan Tata Usaha Negara Kejagung tentang kerja sama dengan delapan platform digital apakah
termasuk dalam cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berikutnya, platform digital
tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dalam hal ini,
250 pelatihan yang terindikasi memiliki konflik kepentingan harus dihentikan penyediaannya.

Kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar
melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk
petunjuk teknis. Setelah itu, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang
gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan
lembaga pelatihan.

Terakhir, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.
Misalnya, pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan
mengikuti keseluruhan paket.

Selain ketujuh rekomendasi, KPK juga meminta agar pembukaan peserta gelombang keempat
dihentikan sementara waktu sampai ada evaluasi.
"Serta ada pengembalian implementasi program ke kementerian yang relevan yaitu

Kementerian Tenaga Kerja mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana," kata Ipi..

Page 110 of 345.