Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 22
Para buruh ini dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena menggelar
unjuk rasa dan mogok kerja secara tidak sah. Padahal aksi mogok kerja tanggal 12- 14 Mei
2020 itu dilakukan sebagai protes menyusul kebijakan perusahaan membayar upah sebesar
35 persen selama pandemik COVID-19, serta mengangsur pembayaran tunjangan hari raya
(THR) bagi buruh secara sepihak.
DEMO, 210 BURUH TEKSTIL JALANI SIDANG GUGATAN RP12 MILIAR
Bandung, Sekitar 210 buruh pabrik tekstil CV Sandang Sari Bandung yang tergabung dalam
SBM F Sebumi akan menjalani sidang gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung,
Selasa (14/7) mendatang. Tak tanggung, perusahan menutut ganti rugi lebih dari Rp12 miliar.
Para buruh ini dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena menggelar
unjuk rasa dan mogok kerja secara tidak sah. Padahal aksi mogok kerja tanggal 12- 14 Mei
2020 itu dilakukan sebagai protes menyusul kebijakan perusahaan membayar upah sebesar
35 persen selama pandemik COVID-19, serta mengangsur pembayaran tunjangan hari raya
(THR) bagi buruh secara sepihak.
Keputusan sepihak itu dianggap telah melenceng dari surat edaran Menaker RI No.
M/3/HK.4/III/2020 terkait upah selama pandemi, serta surat edaran Menaker RI No.
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pembayaran THR tahun 2020.
Berdasar pada edaran tersebut, pihak buruh menilai bahwa pembayaran besaran upah dan
THR selama masa pandemi seharusnya ditentukan atas kesepakatan dua pihak, perusahaan
dan buruh. Namun, perusahaan dikatakan tidak melibatkan buruh dalam pengambilan
keputusan tersebut, perusahaan tetap memutuskan membayar upah buruh sebesar 35 persen
dan mencicil THR selama tiga kali meski buruh menolak.
"Kami buruh Sandang Sari digugat oleh pihak perusahaan. Adapun, gugatan tersebut sebagai
tuduhan PMH atas aksi protes spontanitas yang kami lakukan," kata Divisi Hukum dan
Advokasi SBM F Sebumi, Sri Hartati, saat jumpa pers, Minggu (12/7).
"Aksi spontanitas terjadi karena perusahaan telah mengambil keputusan sendiri terkait
pembayaran upah dan THR di masa pandemi. Awalnya, upah hanya akan dibayar 25 persen,
setelah perundingan menjadi 35 persen. Tetapi sebenarnya itu masih tidak sesuai, karena
kami menuntut pembayaran 100 persen atau lebih dari 75 persen," imbuhnya.
Terkait proses persidangan, kata Sri, buruh akan tetap memenuhi dan menjalani proses
persidangan sebagai bentuk ketaatan hukum, dengan harapan proses persidangan nanti akan
berjalan seadil-adilnya. Selain itu, di hari yang sama, buruh pun dikabarkan akan kembali
turun jalan.
"Nanti pada hari persidangan, kami pun akan kembali turun jalan (di pengadilan) dan
menyuarakan perlawanan atas kesewenang-wenangan yang dilakukan manajemen CV.
Sandang Sari," ungkap Sri. "Tidak ada maksud dari kami untuk intervensi terhadap pengadilan
ini, namun sebuah harapan dari kami untuk mendapat keadilan," imbuhnya.
Selain mengajukan gugatan pengadilan, pihak perusahaan juga telah melakukan PHK
terhadap 10 buruh yang dianggap provokator saat terjadinya protes serentak tersebut. Hal
tersebut dinilai sebagai bentuk intimidasi, serta upaya pemberangusan serikat buruh.
Page 21 of 345.
