Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 28
Peserta yang tidak mengembalikan insentif dalam jangka waktu 60 hari akan dikenai sanksi.
Yakni Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja akan melakukan gugatan ganti rugi kepada
peserta tersebut.
Adapun peserta yang wajib mengembalikan insentif Kartu Pra Kerja adalah sebagai berikut
ini.
1. Bukan pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Bukan pelaku usaha mikro kecil yang terdampak Covid-19.
3. Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Berusia kurang dari 18 tahun.
5. Sedang mengikuti pendidikan formal.
6. Pejabat negara, pimpinan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
7. Aparatur Sipil negara (ASN).
8. Prajutit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian negara.
9. Kepala desa dan perangkat desa.
10. Direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BMUD).
Tak hanya mengatur soal pengembalian insentif, perpres yang ditandatangani Jokowi pada
Selasa (7/7/2020) juga membahas pemalsuan identitas.
Bagi peserta Kartu Pra Kerja yang kedapatan memalsukan identitas atau data pribadi,
Manajemen Pelaksana berhak melakukan tuntutan pidana.
"Dalam hal penerima Kartu Pra Kerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas
dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat
digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan," jelas Pasal 31D Perpres Nomor 76 Tahun 2020.
Selain itu, lembaga pelatihan Kartu Pra Kerja juga harus memenuhi persyaratan berikut ini:
1. Lembaga pelatihan yang diselenggarakan swasta, BUMN, BUMD, atau pemerintah.
2. Memiliki kerjasama dengan platform digital 3. Memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar
kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.
4. Mendapatkan persetujuan Manajemen Pelaksana.
Kata Ekonom INDEF soal Kartu Pra Kerja Pandemi virus corona (Covid-19) saat ini memang
menyebabkan terjadinya krisis ekonomi secara global, bahkan krisis ini diprediksi akan
berdampak lebih parah dari tahun 1998 silam.
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira pun menyarankan pemerintah untuk menyalurkan secara
cepat dana bantuan sosial (bansos) yang telah dianggarkan.
Page 27 of 345.
