Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 37

Ipi menambahkan secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-
               poin rekomendasi KPK. Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko
               baru.  KPK  terlibat  memberikan  masukan  terhadap  draft  Permenko  tersebut  dan  berharap
               teknis implementasi rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko.

               Sebelumnya, kata Ipi, terkait permasalahan pada empat aspek tata laksana program kartu
               pra  kerja,  KPK  merekomendasikan  agar  menghentikan  sementara  program  kartu  prakerja
               gelombang keempat sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan
               untuk kelanjutan program Pengembalian implementasi program ke Kementerian yang relevan
               yaitu Kemenaker mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana.

               Rekomendasi Teknis

               Ipi  menjelaskan  rekomendasi  tersebut  disertai  sejumlah  rekomendasi  teknis  untuk
               memperbaiki  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  empat  aspek  tata  laksana  program.
               Perbaikan tersebut pada penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif, di mana peserta
               yang  disasar  pada  whitelist,  tidak  perlu  mendaftar  daring  melainkan  akan  dihubungi
               manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program.

               Selain itu, tambah Ipi, penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak
               perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran. Komite diminta
               legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung tentang kerja sama dengan delapan platform
               digital ini, apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.
               Kemudian,  tambah  Ipi,  platform  digital  tidak  boleh  memiliki  konflik  kepentingan  dengan
               lembaga penyedia pelatihan.

               Dengan  demikian  250  pelatihan  yang  terindikasi  harus  dihentikan  penyediaannya.  Kurasi
               materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara

               daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan
               dalam bentuk petunjuk teknis dan materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang
               gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.

               ola/N-3































                                                       Page 36 of 345.
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42