Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 52
Aturan yang ada mengamanatkan penerima manfaat Tapera ialah kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Kelompok itu memiliki batasan penghasilan Rp8 juta per bulan.
Sementara itu. peserta Tapera merupakan semua pekerja yang memiliki penghasilan di atas
upah minimum regional (UMR).
Artinya, kelompok masyarakat dengan pendapatan di atas Rp8 juta tidak bisa memanfaatkan
dana simpanan Tapera-nya untuk melakukan pembelian rumah. Padahal, tidak bisa
dimungkiri bahwa saat ini banyak dari kelas menengah tanggung (pendapatan di atas Rp8
juta hingga Rp1O juta) itu belum memiliki rumah.
Itulah salah satu pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan Badan Pengelola Tapera sebelum
efektif memungut iuran dari peserta, yakni pada Januari 2021 untuk aparatur sipil negara dan
maksimal tujuh tahun mendatang bagi peserta dari kalangan swasta.
Dalam forum Dialektika yang digelar Media Indonesia dan membahas tentang Tapera,
terungkap bahwa kehadiran Tapera ini perlu juga diimbangi dengan kehadiran badan lain
guna menuntaskan permasalahan perumahan di Indonesia.
Kita semua mengetahui bahwa permasalahan penyediaan perumahan melibatkan banyak
aspek, bukan pembiayaan semata.
Mandat yang diberikan kepada Tapera merupakan pada sisi pembiayaan. Sisi lainnya, yakni
perijinan, pembangunan, dan penyediaan sarana-prasarana atau bisa disebut sisi suplai,
berada di luar Tapera.
Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan keberadaan lembaga atau badan baru yang
bertanggung jawab di sisi suplai.
Jangan sampai terjadi dananya tersedia, rumah yang akan dibeli tidak tersedia sebab
suplainya tidak ada atau harganya telanjur melambung tinggi.
Saat ini pemerintah memiliki BUMN yang bergerak di bidang perumahan, yakni Perumnas.
Apakah Perumnas yang akan dikembangkan menjadi badan penopang keberadan Tapera
untuk menjaga sisi suplai perumahan? Itu perlu kajian mendalam. Namun, sebagai sebuah
pilihan kebijakan, hal itu perlu berproses dari sekarang.
(E-2)
Raja Suhud
Wartawan Media Indonesia
Page 51 of 345.
