Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

"Secara umum Perpres yang diterbitkan telah memasukkan mayoritas poin-poin rekomendasi
KPK." kata Plt Jubir KPK. Ipi Maryati dalam keterangannya. Minggu (12/7).

Terdapat sejumlah perubahan yang tercantum dalam perpres yang ditandatangani Presiden
Joko Widodo pada 8 Juli 2020 itu. Beberapa di antaranya terkait target penerima prakerja.
jenis pelatihan, jenis lembaga pelatihan, bentuk insentif, mekanisme pendaftaran. proses
seleksi, pelaksanaan program Kartu Prakerja saat masa Covid-19, susunan organisasi Komite,
ketentuan manajemen pelaksana, pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan yang
tidak perlu menggunakan cara pengaturan barang/jasa pemerintah alias tender serta gugatan
ganti rugi yang dapat diajukan Manajemen Pelaksana kepada penerima Kartu Prakerja.

KPK memastikan akan terus mengawal agar pelaksanaan program prakerja dapat berjalan
sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu. KPK terlibat dalam memberikan masukan terhadap
penyusunan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko) yang mengatur
teknis pelaksaan program senilai Rp 20 triliun yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima manfaat
tersebut.

"Namun demikian, saat ini sedang dilakukan pembahasan Permenko baru. KPK terlibat
memberikan masukan terhadap draf Permenko tersebut dan berharap teknis implementasi
rekomendasi KPK akan tertuang dalam Permenko," katanya.

Dalam kajian yang telah dipaparkan dan disampaikan kepada Menko Perekonomian. KPK
menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu
diperbaiki sebelum melanjutkan program, yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan
platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Permasalahan tersebut salah

satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal
sesuai Perpres 36/2020. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19. program ini kemudian
diubah menjadi semi-ban-tuan sosial. Sehingga, dari sisi

regulasi perlu disesuaikan.

KPK pun merekomendasikan penghentian sementara program kartu prakerja gelombang
keempat sambil dilakukan evaluasi atas gelombang sebelumnya dan perbaikan untuk
kelanjutan program serta

pengembalian implementasi program ke kementerian yang relevan yaitu Kemnaker
mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana.

Empat Aspek

Rekomendasi tersebut juga disertai sejumlah rekomendasi teknis untuk memperbaiki
permasalahan yang ditemukan dalam empat aspek tata laksana program, yaitu, penerimaan
peserta dilakukan dengan metode pasif dimana peserta yang disasar pada whirelist; tidak
perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian
ikut program: penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai: tidak perlu
dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran.

Selain itu. KPK merekomendasikan Komite meminta legal opinion ke Jamdatun Kejaksaan
Agung tentang kerja sama dengan delapan platform digital, apakah termasuk dalam cakupan
PBJ pemerintah. KPK juga merekomendasikan platform digital tidak boleh memiliki konflik
kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang
terindikasi harus dihentikan penyediaannya.

Page 54 of 345.