Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 58
Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan, Dalam kajian yang
telah dipaparkan dan disampaikan kepada Menko Perekonomian, KPK menemukan
permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki sebelum
melanjutkan program.
Keempat aspek itu meliputi: proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi
pelatihan, dan pelaksanaan program.
"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja
disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020," kata Ipi dalam
keterangannya, Minggu (12/7/2020).
Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, Ipi mengatakan, program Kartu Prakerja kemudian
diubah menjadi semi-bantuan sosial.
"Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan," kata dia.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 76 Tahun 2020.
Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai
Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Di dalam pasal 31 A aturan baru tersebut diatur mengenai pemilihan platform digitaldan
lembaga pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan barang dan jasa pemerintah.
Hal tersebut tidak tertuang di dalam aturan sebelumnya.
Namun demikian, pemerintah bakal tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika
pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Pemberian dan pelaksanaan manfaat dan pemilihan paltform digital dan lembaga pelatihan
tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa," jelas beleid tersebut.
Lebih lanjut, Perpres baru itu juga menyatakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan Komite
Cipta Kerja serta tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja oleh Manajemen
Pelaksana sebelum Perpres baru dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik.
Adapun kebijakan yang dimaksud di antaranya, kerja sama dengan platform digital, termasuk
dengan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan platform digital.
Selain itu juga mengenai penetapan penerima Kartu Prakerja, serta program pelatihan yang
telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima manfaat Kartu Prakerja.
"Selain itu terkait besaran biaya program pelatihan, insentif yang telah dibayarkan kepada
penerima Kartu Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital kepada
lembaga pelatihan," jelas pasal 31B ayat (2).
Pada ayat (3) dan (4) pasal yang sama dikatakan, kebijakan dan tindakan tersebut dapat
dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja.
"Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari
Kementerian/Lembaga terkait," jelas aturan itu.
Page 57 of 345.
