Page 92 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

Jika mengacu pada UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada
dalam Pasal 19 Ayat (1) dijelaskan pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban
peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Apabila pemberi kerja dalam hal
ini Badan Usaha tidak melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1), maka aturan
di dalam Pasal 55 dapat berlaku, dimana pemberi kerja yang melanggar ketentuan dalam
Pasal 19 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana
denda paling banyak Rp1 miliar.

Oleh karena itu Kejari mengimbau perusahaan di Kabupaten Muba untuk segera
mendaftarkan para buruh ini menjadi peserta program BPJS kesehatan.

"Jika tidak, maka sanksi akan kami berikan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS
Kesehatan Cabang Palembang Iwan mengatakan dari laporan pemeriksaan kepatuhan badan
usaha di Muba dari 4.505 buruh harian lepas itu terdapat potensi iuran senilai Rp708.872.112.
Ia mengatakan pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Sumsel No:
560/0405/Disnakertrans/2019 perihal Jaminan Sosial Bagi Seluruh Buruh Harian Lepas
Perkebunan Inti dan Plasma.

"Pada umumnya, badan usaha tidak mendaftarkan buruh harian lepas ini karena beralasan
tidak mempunyai data diri buruh dan anggota keluarga, baik itu NIK maupun kartu keluarga,"
kata dia.
Selain itu, perusahaan juga beralasan sebagian buruh telah menjadi Peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, sehingga perusahaan merasa
tidak berkewajiban mendaftarkan pekerja menjadi tanggungan perusahaan. Terpisah, Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muba Mursalin mengatakan, Pemkab Muba telah
mengeluarkan Surat Edaran Bupati No. 560/084/Disnakertrans/2016 tentang Kewajiban
Menjadi Peserta Program BPJS.

Selain itu juga dipertegas Surat Bupati Muba tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana
bagi Badan Usaha yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS
Kesehatan.

"Dengan begitu badan usaha wajib melaksanakannya. Hal itu dapat mengurangi beban APBD
dalam menanggung masyarakat yang selama ini ditanggung melalui PBI Jaminan Kesehatan,"
kata dia.

Pewarta: Dolly Rosana Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT (c)2020 .

Page 91 of 345.