Page 204 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

Title THR BOLEH DICICIL DAN DITUNDA, APA KATA PENGUSAHA?
Media Name okezone.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213524/thr-boleh-dici cil-dan-
Page/URL
ditunda-apa-kata-pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam
Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE tersebut, pengusaha yang tidak mampu
membayar akan diberikan keringanan berupa penundaan pembayaran asalkan
sudah berdiskusi dengan Serikat Pekerja (SP) ataupun buruh.

Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan Badan Pengurus Pusat
(BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) N Indah Paramita
mengatakan, apa yang sudah diputuskan pemerintah sudah cukup baik. Karena
menurutnya, SE tersebut sudah mengakomodir permintaan pengusaha dan juga
pekerja.

Dirinya juga meminta kepada pengusaha maupun pekerja harus memiliki
pemahaman. Utamanya adalah kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran
THR Keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun
2020.

"Sebelum surat edaran pembayaran THR ini diterbitkan oleh Kemenaker, kami telah
berkomunikasi langsung dengan Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjan (Ditjen PHI JSK Kemenaker)," ujarnya mengutip keterangan tertulis,
Rabu (13/5/2020).

Menurut Mita, dalam komunikasi tersebut pembayaran THR diserahkan kepada
masing-masing pengusaha dan juga karyawannya. Namun dirinya juga meminta
kepada pengusaha untuk membayarkan hak pekerja.

"Alhamdulillah aspirasi kami didengar oleh pemerintah. Kami mengapresiasi surat
edaran ini bisa menjadi salah satu kejelasan buat kami, biarkan kami bisa
bermusyawarah dan bermufakat dengan pegawai kami. Ketua Umum BPP HIPMI
Mardani H Maming sebelumnya juga sudah berbicara beberapa kali mengenai surat
edaran ini," jelasnya..

Page 204 of 211.