Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 201
Title SEBAGAI NEGARA POROS MARITIM DUNIA, INDONESIA WAJIB RATIFIKASI KONVENSI ILO
Media Name liputan6.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4253312/sebagai-negara-poros-mari tim-dunia-
Page/URL
indonesia-wajib-ratifikasi-konvensi-ilo
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi berpandangan ratifikasi
konvensi ILO C.118 tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
AsDep Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi,
Basilio Dias Araujo menegaskan Kemenaker harus melakukan ratifikasi meski hal itu
tidak banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia. Sebab, Presiden Joko Widodo
telah mencanangkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
"Kita kan negara poros maritim dunia, kalau harus nunggu negara lain dulu, ya kita
mau jadi negara apa?," kata Basilio, dalam diskusi virtual bertajuk 'Memperbaiki
Tata Kelola Awak Kapal Perikanan Indonesia', Jakarta, Rabu (13/5).
Sebagai negara poros maritim dunia, Indonesia harus menjadi negara yang
melakukan ratifikasi lebih dulu dan menjadi pemimpin dalam melakukannya. Jangan
sampai, kata Basilio Indonesia menunggu negara-negara Eropa melakukan ratifikasi,
kemudian baru diikuti langkahnya.
"Harusnya Indonesia meratifikasi pertama karena kita suplier pelaut di dunia," kata
dia. Terlebih negara-negara di Eropa bukan negara penyuplai tenaga kerja kapal
perikanan. Jika pemerintah Indonesia ingin melindungi pelautnya, maka meratifikasi
berbagai konvensi terkait perlindungan awak kapal harus dilakukan.
"Kalau mau melindungi pelaut kita, kita harus jadi contoh ratifikasi," ungkap Basilio
Nantinya, jika hal ini sudah dilakukan, pemerintah Indonesia akan banyak
mendapatkan keuntungan selain melindungi tenaga kerjanya. Indonesia bisa
memiliki kesempatan berbicara hal ini diberbagai negara lain sebagai poros maritim
dunia.
Saat ini, negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ILO yakni
Thailand. Negeri Gajah Putih itu telah memperbaiki tata kelola perlindungan awak
kapal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MLC 2006 dan ILO C.118.
"Dengan memperbaiki itu mereka sudah bisa menunjukkan posisinya kepada
dunia,"kata Basilio mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka.com.
Page 201 of 211.
