Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

BANYAK ABK BERMASALAH, KEMNAKER AKUI ATURAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL BELUM
Title
RAMPUNG
Media Name liputan6.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4252857/banyak-abk-bermasalah-kem naker-akui-
Page/URL aturan-perlindungan-awak-kapal-belum-rampung
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Berbagai permasalahan yang menimpa ABK asal Indonesia terus menuai
sorotan dari khalayak ramai. Masyarakat sontak mempertanyakan perlindungan
negara terhadap para ABK yang telah berjasa dalam menambah devisa negara.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian
Ketenagakerjaan Eva Trisiana mengakui pembahasan rancangan peraturan
perlindungan (RPP) ABK atau awak kapal laut dan perikanan mengalami hambatan
akibat pandemi Covid-19. Mestinya RPP telah rampung sejak April 2020.

"Kemarin pas Februari 2020 rapat bersama Komisi IX DPR, mereka (DPR) meminta
RPP selesai dua bulan kemudian (April). Hanya saja terhambat gara-gara Covid-19,
tapi sudah dalam tahapan harmonisasi di Kemenkumham," kata Eva saat menggelar
diskusi daring bersama DFW Indonesia, Rabu (13/5/2020).

Eva menjelaskan bahwa saat ini RPP tentang perlindungan ABK ini telah berada di
Kementerian Hukum dan HAM untuk menunggu proses harmonisasi lebih lanjut.
Namun, pihaknya tidak mengetahui secara pasti terkait waktu pelaksanaan proses
harmonisasi RPP.

RPP sendiri merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran, khususnya Pasal 4 dan Pasal 64. Dimana Pasal 4
menegaskan bahwa pelaut awak kapal ataupun perikanan termasuk pekerja migran
Indonesia.

Sedangkan, Pasal 64 menginstruksikan aturan lebih lanjut melalui Peraturan
Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan ditegaskan dalam
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2019 terkait penempatan dan
perlindungan awak kapal niaga ataupun perikanan.

"Kita akui pelaksanaan perlindungan (ABK)belum terkoordinasi," singkat dia.

Merdeka.com.

Page 197 of 211.