Page 193 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

Title KSPI BERENCANA GUGAT SE THR MENAKER
Media Name republika.co.id
Pub. Date 13 Mei 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/qa98t8436/kspi-berencana-gugat-se-thr-m enaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
berencana mengajukan gugatan terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR)
Tahun 2020. Rencananya, gugatan akan diajukan pada hari Jumat (15/4) ke PTUN
Jakarta dan Mahkamah Agung.

"Karena bertentangan dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang
mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila
terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5 persen," tegas Said Iqbal,
dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).

Said Iqbal menjelaskan, dalam gugatan tersebut, KSPI berharap PTUN dan MA
membatalkan Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dan dinyatakan
tidak berlaku. Meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar
penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.

KSPI menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda. Ia
mengatakan, dalam gugatannya, KSPI meminta PTUN dan MA memerintahkan
Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan
yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100 persen bagi
pekerja.

Selanjutnya, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR
buruhnya. Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling
lambat H-7. "Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang
membayar THR dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan
industrial yang tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan
ribuan orang," ujar Said Iqbal.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR dimanfaatkan
perusahaan untuk mengakali pemberian THR dengan cara mencicil atau menunda
tanpa menjelaskan kepada pekerja. Bahkan tidak ada audit untuk menunjukkan rugi
atau tidaknya.

Terkait dengan hal itu, KSPI akan mendirikan Posko PHK dan THR di 30 provinsi.
Antara lain, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Lampung, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, NTB,
Maluku, dan lain sebagainya.

Page 193 of 211.