Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020
P. 195
Title TERLAMBAT BAYAR THR, PEMERINTAH INGATKAN DENDA 5 PERSEN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200513102418-532-502793/terlamb at-bayar-
Page/URL
thr-pemerintah-ingatkan-denda-5-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh pengusaha di ibu kota untuk
membayar kewajiban Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan kepada seluruh
pekerja atau buruh.
Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 37/SE/2020 Tentang Pelaksanaan
Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020. Surat ditandatangani oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah.
"Agar perusahaan membayarkan THR Keagamaan Tahun 2020 kepada
pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," terang instruksi
tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.com , Rabu (13/5).
Surat itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, dalam instruksi Disnakertrans, disebutkan bahwa perusahaan yang
tidak mampu membayar THR keagamaan Tahun 2020 diminta berdialog dengan
pekerja atau buruh di perusahaan agar menemukan jalan keluar.
Hasil kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh itu nantinya
dilaporkan ke Disnakertrans DKI Jakarta.
Selain itu, perusahaan juga diminta melaporkan pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan melalui utas bit.ly/laporanthr2020 .
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mewajibkan para pengusaha untuk
membayarkan THR keagamaan kepada para pekerja maksimal sepekan sebelum
lebaran.
Aturan terkait THR Keagamaan ini tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan
dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Page 195 of 211.
