Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2020

PEMPROV DKI MINTA PERUSAHAAN YANG TAK MAMPU BAYAR THR BERUNDING DENGAN
Title
KARYAWANNYA
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 13 Mei 2020
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/05/13/pemprov-dki-minta-p erusahaan-
Page/URL yang-tak-mampu-bayar-thr-berunding-dengan-karyawannya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo , JAKARTA -- Kepala Dinas
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengeluarkan
surat edaran Nomor 37/SE/2020 tentang pelaksanaan pembayaran THR. Dalam
edaran tersebut, Disnakertrans meminta seluruh perusahaan di ibu kota untuk
menaati Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/2020.

Termaktub juga poin bila ada perusahaan yang tak mampu membayar THR maka
harus dilakukan perundingan bersama karyawannya, mengenai tata cata
pembayaran THR.

"Agar terlebih dahulu dilakukan dialog dengan pekerja/buruh di perusahaan untuk
menyepakati mengenai tata cara pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020," tulis
Andri dalam SE seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (13/5/2020).

Hasil kesepakatan dari dialog antara pihak perusahaan dan pekerja harus dilaporkan
ke kantor Disnakertrans DKI atau melalui surat elektronik di alamat
hikesja.nakertrans@jakarta.go.id.

Sementara bagi perusahaan yang sudah menuntaskan pembayaran THR, diminta
melaporkannya ke utas bit.ly/laporanthr2020. Diketahui Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HI.00.01/v/2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 Dalam Perusahaan di masa
pandemi Covid-19 .

Lewat SE itu, Menaker memberi sejumlah opsi keringana bagi pengusaha yang
belum sanggup membayarkan THR sesuai aturan.

Yakni dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu
yang ditentukan sesua perundang - undangan, solusi atas persoalan tersebut
hendaknya dieproleh lewat proses dialog antara pengusaha dan pekerja.

Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh maka
pembayaran bisa dilakukan secara bertahap, atau dapat ditunda sampai jangka
waktu yang disepakati. Dalam perundingan juga dikenakan waktu dan cara
pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.

Page 96 of 211.