Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2019
P. 49
Senada dengan Murdoko, seorang pekerja PT JS, juga menyatakan kekhawatirannya
jika perusahaan itu harus relokasi. Karena itu, dari sekitar 5.000 pekerja hampir
semuanya sepakat untuk menerima SK Gubernur tersebut.
"Usia kami sudah tua. Jadi harus menyelamatkan perusahaan ini dari relokasi. Kami
masih butuh kerja," ujarnya .
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, M
Ade Afriandi mengatakan alasan penting SK Gubernur Jabar terkait Upah Minimum
Khusus ini lahir karena sektor garment atau tekstil merupakan penyumbang terbesar
bagi perekonomian di Jawa Barat yaitu mencapai 40 persen.
"Sektor perkebunan dapat menyerap hingga 240 ribu pekerja di Jawa Barat,"
tegasnya.
Pemprov Jawa Barat mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait
upah minimum khusus di dua bidang usaha tersebut, pada 17 Mei 2019.
"Kedua keputusan gubernur tersebut tertanggal 17 Mei 2019, tapi harus sudah
diterapkan sejak Januari 2019. Kalau pun sudah ada perusahaan yang membayar
pekerjanya di empat bulan sebelumnya sesuai dengan UMK. Kami melarang
perusahaan untuk mengambil uang kelebihan atas selisih dengan upah minimum
khusus ini," pungkasnya.
Page 48 of 161.
