Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JULI 2019
P. 48

kemampuan untuk tetap kerja adalah memastikan setiap warga memiliki self
               defence capacity.

               "Untuk membuat orang tetap kerja, dia harus punya skill yang adaptive, pemerintah
               punya pasar kerja yang aktif, informasi pasar kerja yang bagus, pertemuan supply
               and demand dan sebagainya," terang Hanif.

               Bentuk dari self defence capacity tersebut, jelas Hanif, adalah keterampilan yang
               dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan zaman.

               "Kuncinya adalah skill yang terus berkembang dan jaminan sosial untuk semua
               orang," jelasnya.

               Selain perubahan paradigma, Hanif menyebut pasar kerja yang fleksibel harus
               dihadapi dengan perubahan ekosistem ketenagakerjaan, dari ekosistem yang
               rigid/kaku menjadi ekosistem yang dinamis dan fleksibel.

               Ia mencontohkan, saat ini Indonesia telah memiliki SDM berkualitas. Namun, dari
               sisi jumlah masih sedikit dan dari sisi persebaran belum merata.

               "Lebih dari 80 persen pekerja skill kita tersebar di Jawa, Sumatera, dan Bali. Itu
               artinya yang pertama kali kita perbaiki ekosistem kita. Dari yang rigid kaya kanebo
               kering kita transform menjadi fleksibel," ujarnya.

               Senada dengan Menaker, CEO Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut
               perlunya peran dunia usaha dalam menghadapi fleksibilitas pasar kerja di masa
               depan. Dunia usaha harus terlibat dalam menyiapkan SDM yang memiliki
               keterampilan fleksibel.

               "Tentu kita harus memperhatikan program-program yang bisa mengembangkan skill
               dan keterampilan tenaga kerja. Karena yang dibutuhkan adalah competitiveness,"
               kata Shinta.

               Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang
               Brodjonegoro, menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan di masa depan
               membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan. Karena di era
               demokrasi, siapapun dapat memberikan sumbangsih solusi guna pembangunan
               negeri.

               "Sekarang pembangunan itu multi stakeholder. Siapapun bisa berpartisipasi,
               pemerintah justru harus responsif dan memfasilitasi," paparnya.













                                                       Page 47 of 80.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53