Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JULI 2019
P. 62
migran di Turki juga dilakukan pembahasan," ujar Hanif.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo meminta pemerintah
segera menyelesaikan dan memperbarui MoU dengan negara penempatan PMI yang
telah kedaluwarsa. Adapun berdasarkan catatan Migran Care terdapat sekitar 17
negara yang MoU-nya kedaluwarsa.
Adapun dalam pembaharuan MoU itu harus disesuaikan dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan
Prinsip-prinsip ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant
Workers.
"Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan MoU yang kedaluwarsa di tahun
ini," katanya.
Selain itu, dia mendesak agar aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) segera selesai di tahun
ini. Pasalnya, sejak 2 tahun UU itu diundangkan, pemerintah harus memiliki aturan
turunannya.
"Aturan turunan ini dapat melindungi pekerja migran karena mereka banyak
mengalami pelanggaran hak. Saya berharap bisa selesai di November tahun ini
sesuai ketentuan UU itu," ucap Wahyu.
Page 61 of 80.
