Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JULI 2019
P. 67
Adapun upaya yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat memiliki
kemampuan untuk tetap kerja adalah memastikan setiap warga memiliki self
defence capacity.
"Untuk membuat orang tetap kerja, dia harus punya skill yang adaptif. Pemerintah
punya pasar kerja yang aktif, informasi pasar kerja yang bagus, pertemuan supply
and demand dan sebagainya," terang Hanif.
Bentuk dari self defence capacity tersebut, jelas Hanif, adalah keterampilan yang
dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan zaman.
"Kuncinya adalah skill yang terus berkembang dan jaminan sosial untuk semua
orang," jelasnya.
Selain perubahan paradigma, Hanif menyebut, pasar kerja yang fleksibel harus
dihadapi dengan perubahan ekosistem ketenagakerjaan, dari ekosistem yang rigid
atau kaku menjadi ekosistem yang dinamis dan fleksibel.
Ia mencontohkan, saat ini Indonesia telah memiliki sumber daya manusia (SDM)
berkualitas, namun dari sisi jumlah, masih sedikit dan dari sisi persebaran, belum
merata.
"Lebih dari 80 persen pekerja skill kita tersebar di Jawa, Sumatera, dan Bali. Itu
artinya, yang pertama kali kita perbaiki adalah ekosistem, dari yang rigid seperti
kanebo kering, kita transform menjadi fleksibel," ujarnya.
Senada dengan Menaker, CEO Sintesa Group, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut
perlunya peran dunia usaha dalam menghadapi fleksibilitas pasar kerja di masa
depan. Dunia usaha harus terlibat dalam menyiapkan SDM yang memiliki
keterampilan fleksibel.
"Tentu kita harus memperhatikan program-program yang bisa mengembangkan skill
dan keterampilan tenaga kerja, karena yang dibutuhkan adalah competitiveness,"
kata Shinta.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas,
Bambang Brodjonegoro, menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan di masa
depan membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan. Di era
demokrasi, siapapun dapat memberikan sumbangsih solusi guna pembangunan
negeri.
"Sekarang, pembangunan harus multi stakeholder. Siapapun bisa berpartisipasi,
pemerintah justru harus responsif dan memfasilitasi," paparnya.
Page 66 of 80.
