Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JULI 2019
P. 73
Title KKP TEKANKAN HAM PERIKANAN LINDUNGI TENAGA KERJA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 24 Juli 2019
https://www.antaranews.com/berita/974446/kkp-tekankan-ham-perikanan-li ndungi-
Page/URL
tenaga-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Karena kita dapat banyak laporan kadang ABK kita naik ke kapal tanpa asurasi
Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya perusahaan
perikanan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) Perikanan untuk melindungi tenaga
kerja bidang perikanan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP yang juga Ketua Tim HAM Perikanan
Lingkup KKP Zulficar Mochtar di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya sejak awal
tahun terus mendorong anak buah kapal (ABK) dan tenaga kerja bidang perikanan
bisa menerima asuransi dan kontrak kerja.
"Karena kita dapat banyak laporan kadang ABK kita naik ke kapal tanpa asurasi.
Kadang-kadang mereka naik ke kapal tanpa kontrak kerja, kadang mereka diabaikan
dan menghadapi perlakuan yang tidak bagus," katanya.
Zulficar menuturkan, HAM Perikanan sendiri terus gencar digaungkan dilingkup
usaha perikanan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan, Permen KP Nomor 42
Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, Permen KP
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi
Manusia Perikanan serta dengan dibentuknya Tim HAM Perikanan.
"Sehingga kita akan dorong bagaimana agar bisa kita mengeliminasi eksploitasi
terhadap tenaga kerja bidang perikanan melalui asuransi ABK perjanjian kerja laut
juga mendorong sertifikasi HAM," imbuhnya.
Zulficar mengatakan pihaknya menargetkan penilaian terhadap 90 perusahaan
perikanan pada 2019 di tiga lokasi yakni Ambon, Kendari dan Sibolga. Tahun ini pula
KKP akan memberikan pelatihan HAM perikanan kepada 180 perwakilan perusahaan
perikanan di lima titik yaitu Jakarta, Banyuwangi, Bitung, Tegal dan Makassar.
HAM perikanan bertujuan untuk mengeliminasi eksploiitasi tenaga kerja bidang
usaha perikanan, melindungi tenaga kerja bidang perikanan (asuransi ABK), dan
memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha dan ABK dalam bentuk
Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta meningkatkan nilai tawar harga produk ekspor
perikanan.
Page 72 of 80.
