Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020
P. 44

Terlebih, ia notabene dikenal cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo. Saat
               Pilpres, ia juga menaruh dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin.

               Namanya bahkan sempat santer diisukan menjadi Menteri Ketengakerjaan di
               Kabinet Indonesia Maju.

               "Diingatkan sudah oleh beberapa tokoh nasional, bahwa 'jangan terlalu keras, Anda
               orang dekat Presiden'," terang Andi menirukan imbauan para tokoh nasional.

               Andi yang juga menjabat sebagai pimpinan buruh se-ASEAN itu mengaku mendapat
               dukungan dari buruh di berbagai negara.

               Mereka memberikan dukungan moril menyangkut langkahnya menentang Ombubus
               Law Cipta Kerja.

               Dukungan itu datang mulai dari Singapura, Malaysia, Myanmar Thailand, hingga
               Timor Leste.

               "Saya sebagai pimpinan buruh ASEAN menerima banyak WA dari teman-teman
               (buruh luar negeri) soal gerakan buruh dan mereka tidak lupa mengingatkan 'kok
               Anda sebagai pejabat utama perusahaan negara pimpin demo'," katanya.

               "Saya sampaikan bahwa ini pertama dalam sejarah republik ada pimpian BUMN,
               pimpin aksi ke jalan, itu pilihan perjuangan karena saya punya tanggung jawab
               sebagai presiden konfederasi buruh," tegasnya.

               Andi bersama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly
               Rosita Silaban dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
               bahkan telah sepakat menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia
               (MPBI).

               Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak Omnibus Law
               Cipta Kerja.

               Kesembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon,
               penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas
               waktu.

               Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak
               terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.

               Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan
               pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan..








                                                       Page 43 of 71.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49