Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019

wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11)
sore.

Situasi Angkatan Kerja Indonesia Berdasarkan laporan "Data Keadaan Angkatan
Kerja" yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di
Indonesia per Agustus 2019 terdapat sebanyak 7,04 juta orang atau naik 0,57
persen dari periode yang sama tahun 2018. Angka pengangguran tertinggi tercatat
pada tahun 2015. Namun, angka tersebut menurun pada 2016 dan bertahan di
kisaran 6,8 hingga 7 juta orang hingga Februari 2019.

Kendati jumlah pengangguran menunjukkan penurunan, bukan berarti tantangan ke
depan semakin mudah. Hal ini karena proporsi pengangguran dari penduduk
berpendidikan tinggi semakin meningkat. Pada Agustus 2015, proporsi
pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan terakhir universitas tercatat sebesar
8,64 persen terhadap total pengangguran Indonesia. Porsi ini meningkat menjadi
10,42 persen pada Agustus 2018. Hal ini boleh jadi merupakan sinyal bahwa
Indonesia belum mampu menghasilkan inovator-inovator sebagai pencipta lapangan
kerja.

Bila melihat pada pengangguran yang memiliki pendidikan terakhir di tingkat
sekolah menengah atas, porsi pengangguran yang terampil mengalami peningkatan
dibandingkan dengan yang tidak terampil.

Pada Agustus 2015, proporsi pengangguran terampil yang merupakan lulusan
Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 20,76 persen dan meningkat mencapai 24,51
persen pada Agustus 2019. Sedangkan, proporsi pengangguran dari lulusan SLTA
Umum yang mencerminkan pekerja kurang terampil memperlihatkan tren yang
menurun dari 30,16 persen pada Agustus 2015 menjadi 28,31 persen pada Februari
2019. Situasi ini seolah menggambarkan bahwa lapangan kerja di Indonesia
memang lebih banyak menyerap tenaga buruh yang kurang terampil.

Seperti dikutip dari " APBN KiTa," tujuan pengadaan Program Kartu Pra Kerja adalah
untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menjawab tantangan di
era industri 4.0 serta mengatasi rendahnya produktivitas pekerja. Diharapkan
program ini dapat memperkecil gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia
kerja.

Melalui program ini diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari
kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat sesuai dengan standar kebutuhan
dunia kerja, sehingga gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan industri dapat
semakin mengecil serta masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

Apabila nanti Kartu Pra-Kerja ini benar diterapkan, ada banyak pekerjaan rumah
yang harus segera diselesaikan, mulai dari mekanisme hingga kejelasan data
penerima manfaat program ini. Terlebih anggaran yang dialokasikan pemerintah
untuk program Kartu Pra Kerja tidak sedikit, yakni Rp10 triliun.
(tirto.id - Sosial Budaya ) Penulis: Desi Purnamasari Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara

Page 19 of 141.