Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019
P. 60

Title          UMK BANJAR PALING RENDAH DI JABAR, AKTIVIS SINDIR LEWAT PIAGAM PENGHARGAAN
                              UNTUK PEMKOT
               Media Name     pikiran-rakyat.com
               Pub. Date      05 Desember 2019
               Page/URL       https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01324305/umk-banjar-palin g-rendah-di-
                              jabar-aktivis-sindir-lewat-piagam-penghargaan-untuk-pemkot
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Aktivis yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh Banjar (FSBB) memberikan
               piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjar terkait UMK Kota Banjar yang
               menjadi paling rendah se-Jawa Barat tahun 2020.

               Piagam yang diserahkan melalui Dinas Tenaga Kerja tersebut merupakan sindiran
               kepada Pemerintah Kota Banjar yang dinilai tidak maksimal memperjuangkan
               kesejahteraan buruh.

               "Terus terang kami sangat prihatin. UMK Kota Banjar hanya Rp 1.831.884. Ini UMK
               paling kecil, terendah se--Jabar. Padahal kami mengajukan tuntutan UMK minimal
               sebesar Rp 2 juta," tutur Ketua FSBB, Toni di sela aksi di Kantor Dinas Tenaga Kerja
               Kota Banjar, Rabu, 4 Desember 2019.

               Dia menambahkan, aksi kali ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa
               sebelumnya. Pada saat itu FSBB minta agar dilibatkan dalam forum pengupahan
               daerah. "Termasuk menuntut pembuatan peraturan daerah (Perda) menyangkut
               perlindungan buruh," ujarnya.

               Terpisah, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Lukman mengungkapkan
               bahwa pihaknya sudah mengusulkan pengitungan UMK kepada dewan pengupahan.
               Salah satu komponen dasar pengajuannya adalah pengitungan Kebutuhan Hidup
               Layak (KHL). Pembahasan pengitungan yang diusulkan merupakan hasil rapat
               gabungan tripartit, yakni unsur serikat pekerja, organisasi pengusaha, serta
               pemerintah.

               "Kami dapat memahami apa yang dirasakan oleh buruh, akan tetapi juga perlu
               diingat bahwa usulan yang diajukan adalah hasil kesepakatan bersama tripartit,
               serta sesuai dengan KHL berdasar survei lapangan," tutur Lukman.

               Dia menambahkan, aspirasi buruh yang disampaikan tersebut adalah bahan
               masukan serta evaluasi tahun-tahun berikutnya. Alasannya, karena penetapan UMK
               untuk 2020 sudah dituangkan dalam surat keputusan (SK) Gubernur Jabar.









                                                       Page 59 of 141.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65